UMP 2021 Naik, Pengusaha Sebut Muncul Ancaman PHK Besar-besaran
Apindo menyebut kebijakan sejumlah kepala daerah itu politis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyoroti keputusan beberapa kepala daerah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Menurut dia, hal itu berpotensi menimbulkan terjadinya pemutusan hubungan kerja alias PHK besar-besaran.
"Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan surat edaran (Menaker), dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis," katanya melalui virtual, Senin (2/11/2020).
Baca Juga: Ganjar hingga Anies, Ini Daftar Gubernur yang Sudah Tetapkan UMP 2021
1. Pengusaha duga ada alasan politis atas keputusan kepala daerah
Dia juga menilai tak menutup kemungkianan ada latar belakang politis dari keputusan kepala daerah yang menaikkan UMP 2021 tersebut.
"Tapi rasanya bukan pilkada, tapi mau Pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini (kepala daerah yang menaikkan UMP) adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024. Tapi tidak tahulah saya tidak bisa menjawab itu," ujarnya.
Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, tertanggal 26 Oktober 2020 yang meminta UMP Tidak dinaikkan. Namun, sejumlah kepala daerah tetap memutuskan menaikkan upah minimumnya. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Baca Juga: Pengusaha Sesalkan Kebijakan Ganjar hingga Anies Naikkan UMP 2021