TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jeritan Bos Lorena: Mudik Dilarang Tapi Wisata Dibuka, Apa Bijaksana?

Pemerintah beri relaksasi pada industri angkutan penumpang

Eka Lorena. Dokumen IDN Times

Jakarta, IDN Times - Momen lebaran tahun ini semestinya jadi nafas baru bagi pengusaha angkutan umum yang hampir mati suri selama lebih satu tahun akibat pandemik COVID-19. Namun, kebijakan pemerintah yang melarang mudik mulai 6 sampai 17 Mei 2021 membuat pengusaha hanya bisa mengelus dada. Terkini, larangan mudik diperpanjang sejak Kamis (22/4/2021) sampai 24 Mei 2021.

VP President Director Lorena Transport Group, Eka Sari Lorena, mengakui mudik jadi momentum pengusaha mendapatkan keuntungan, namun pengusaha terpaksa melewatkan momen dua kali lebaran akibat pandemik COVID-19. Kondisi tersebut tentu tidak mudah bagi pengusaha.

"Ada hal yang kontradiktif, contohnya tidak boleh mudik tetapi tempat hiburan, tempat wisata itu dibuka, pasti kita tahu pada saat ini pasti mereka itu tidak bisa mudik pasti perginya ke tempat-tempat wisata, apakah juga bijaksana? atau kita kerjakan langsung seperti Korea tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang jangan tanggung begitu," ungkapnya saat dihubungi IDN Times, Kamis (23/4/2021)

Baca Juga: Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, Larangan Mudik Mulai 22 April-24 Mei 

Baca Juga: Mudik Dilarang, Sopir Travel Menjerit: Mau Makan Apa?

1. Kebijakan sebaikya merangkul semua sektor

Twitter/@LorenaEka1

Eka menambahkan jika memang kebijakan tersebut untuk kebaikan bersama, pemerintah seharusnya bisa merangkul semua pemangku kepentingan, termasuk sektor transportasi darat khususnya bus. 

"Kita lihat penjualan kendaraan pribadi naik karena pembebasan pajak, untuk angkutan umum sendiri apa? ini bukan pertama ini udah dua tahun, dua kali lebaran bukan hal yang sebentar, apa justifikasinya? adakah insentif bansos kecil, tapi bantuankan ada signifikannya, misalkan kebutuhnya Rp10 ribu dikasih Rp10, itu aneh," ungkapnya.

2. Belum ada kebijakan untuk pengelola angkutan jalan

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Eka menegaskan sampai hari ini belum ada kebijakan yang mengedepankan pengelola angkutan jalan raya khususnya penumpang. Disisi lain, para pengusaha bus juga harus tetap mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanannya serta untuk kepentingan pegawainya.

"Jadi kami tidak hanya bertahan tapi mampu melakukan, penting untuk pemeliharaan SDM-nya, kendaraannya, ngeri kalau tidak ada aspek keamananya. Harusnya Organda menyuarakan aspirasi, ini bukan sim salamin, kita bisa dihitung ada berapa perusahaan, kebutuhannya berapa, regulator cerdas, pemerintah bisa mengerti," katanya.

Baca Juga: Pemprov DKI Tak Syaratkan SKIM di Masa Larangan Mudik

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya