Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memasuki tahun keempat pemerintahannya. Selama masa kerjanya tersebut, Jokowi menilai angka inflasi cukup baik bagi pengendalian ekonomi di Indonesia, yaitu di bawah 4 persen.
Oleh sebab itu ia mengapresiasi kinerja dari pemerintah pusat hingga daerah dalam rangka pengendalian angka inflasi tersebut.
1. Angka inflasi di bawah 4 persen
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (26/07).
Dia kemudian menjabarkan angka inflasi sejak 2015 (3,35 persen), 2016 (3,0 persen), hingga 2017 (3,1 persen). "Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Ada Satgas pangan dan juga yang ada di pusat dan daerah juga bekerja dengan baik,” kata Jokowi.
2. Ketidakpastian ekonomi global jadi kendala Indonesia
Problem sekarang ini, menurut Jokowi, adalah ketidakpastian ekonomi global sulit diprediksi dan dikalkulasi karena kebijakan-kebijakan memang pada posisi transisi yang menuju pada norma yang baru. Untuk itu, menurut Presiden, semua level betul-betul harus terus mengantisipasi dan merespons perubahan-perubahan yang ada.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui, Indonesia masih terhalang oleh ketidakpastian ekonomi global yang juga menghantui banyak negara berkembang lainnya di dunia.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
“Ada dua problem besar yang terus selalu saya sampaikan, yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita, problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan,” ujarnya.
3. Angka ekspor dan impor tidak imbang
Ilustrasi ekspor impor (Pixabay/Echosystem) Hal lain yang menjadi konsen pemerintah dalam memperbaiki neraca perdagangan adalah terkait urusan impor dan ekspor. Pengusaha mebel ini menjelaskan bahwa saat ini angka ekspor masih lebih sedikit dibandingkan dengan impor, itu yang menyebabkan defisit dari segi penerimaan negara.
“Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha," kata dia. Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit investasi yang berorientasi ekspor.
Lebih jauh Jokowi juga mengatakan telah membuka lebar pintu bagi para investor yang akan menanamkan sahamnya baik di daerah maupun di tingkat nasional.
