Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pandemik virus corona atau COVID-19 berdampak pada sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Luar Biasa Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), melalui video conference di rumah dinas wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
Baca Juga: Wapres Minta Bank Syariah Ikut Berperan Pulihkan Ekonomi Nasional
1. Pandemik COVID-19 jadi momentum untuk membangun industri asuransi syariah
Ilustrasi nasabah. IDN Times/Dhana Kencana Karena itu, Ma'ruf berharap industri asuransi syariah tetap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menuju tatanan new normal atau normal baru.
“Terlepas dari adanya pandemik COVID-19 yang melanda saat ini, sesungguhnya kita memiliki momentum yang baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal keuangan syariah, beberapa lembaga seperti Islamic Finance Development Indicator (IFDI), Indonesia dan Islamic Finance Country Index (IFCI) memberikan penilaian yang sangat baik terhadap Indonesia,” kata dia.
2. Wapres menyampaikan tiga arahan untuk membangun bisnis asuransi syariah
Wakil Presiden RI Maruf Amin (Dok. Setwapres) Ma'ruf mencermati perlambatan ekonomi global akibat COVID-19 yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis asuransi syariah. Karena itu, ia memberikan beberapa arahan untuk perbaikan kondisi industri tersebut.
“Pertama, industri asuransi syariah harus lebih banyak meningkatkan inovasi produk asuransi syariah, untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah, serta harus menggali potensi berbagai sektor yang selama ini belum dilayani asuransi syariah," ujar dia.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Kedua, lanjut Ma'ruf, eksposur industri asuransi syariah perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap produk-produk dan industri asuransi syariah. Upaya ini, menurut Wapres, juga dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.
“Ketiga, industri asuransi syariah harus lebih memperhatikan aspek tata kelola usaha yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Penerapan aspek GCG yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi, seperti kasus gagal bayar pada beberapa perusahaan asuransi. Selain itu, akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen," tutur dia.
3. Market share dan literasi ekonomi syariah masih sangat kecil di Indonesia
Pegawai BNI Syariah Kantor Cabang Semarang memberikan penjelasan kepada nasabah terkait tabungan Hasanah yang bisa digunakan untuk pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) atau BNI Griya iB Hasanah, di Semarang, Jawa Tengah. IDN Times/Dhana Kencana Wapres menjelaskan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2020, market share keuangan syariah, termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,98 persen dari total aset keuangan Indonesia.
Adapun porsi untuk industri keuangan non-bank, termasuk asuransi syariah, hanya sebesar 4,34 persen. Sedangkan, tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia baru mencapai 16,3 persen.
"Hal ini mengindikasikan bahwa masih terbuka peluang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 260 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam, menjadi potensi besar yang harus terus digarap secara intensif oleh pelaku asuransi syariah,” ujar Ma'ruf.
Baca Juga: Satu Dekade Berkiprah, BNI Syariah Naik Kelas Jadi Bank Buku III
