TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Hingga April 2020, APBN Sudah Tekor Rp74,5 Triliun

Akhir tahun diprediksi tembus Rp1000 triliun

IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN hingga April 2020 sebesar Rp74,5 triliun atau 8,7 persen dari target Rp 852,9 triliun. Defisit anggaran tersebut setara dengan 0,44 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi tersebut justru lebih kecil dibandingkan dengan realisasi defisit April 2019 yang mencapai Rp100,3 triliun atau 0,63 persen terhadap PDB.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (20/5).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Defisit APBN 2020 Melebar Jadi Tembus Rp1000 T

1. Pendapatan negara hingga April 2020 sebesar Rp549,5 triliun

Ilustrasi Keuangan (IDN Times/Arief Rahmat)

Suahasil mengungkapkan, pendapatan negara sampai dengan akhir April 2020 tercatat sebesar Rp549,5 triliun atau 31,2 persen dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 yang sebesar Rp1.760,9 triliun.

Suahasil menambahkan, penerimaan pajak sampai dengan akhir April hanya Rp376,7 triliun atau turun 3,1 persen (year on year).

"Kita melihatposibility penurunan dari gerak ekonomi yang berarti kemampuan kita untuk meng-collect pajak itu berkurang. Posibility di bulan ke depan ada pelemahan lagi," kata Suahasil.

2. Penerimaan bea cukai dan belanja negara

Ilustrasi (ANTARA FOTO)

Sementara itu, penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp57,7 triliun atau 27,7 persen dari target Rp208,5 triliun. Realisasi ini tumbuh 16,7 persen (yoy). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah Rp114,5 triliun atau 38,5 persen dari target dan tumbuh 21,7 persen.

Untuk belanja negara, lanjut Suahasil, realisasinya mencapai Rp624 triliun atau 23,9 persen dari target Rp2.613,8 triliun. Belanja negara itu turun 1,4 persen (yoy), salah satunya karena realokasi dan refocusing anggaran oleh pemerintah.

"Karena memang ketika kita langsung ada realokasi anggaran, belanja barang dan belanja perjalanan dinas langsung berhenti semua. Sementara belanja pegawai masih bisa berjalan," tutur dia.

Baca Juga: Menkeu: Gegara COVID-19, Tak Ada Cadangan APBN 2021 untuk Proyek IKN

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya