Kemenkeu Tambah Rp1,4 Triliun untuk APD saat Gelar Pilkada 2020
Total anggaran Pilkada sebesar Rp14,98 triliun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan bakal menggelontorkan dana tambahan sebesar Rp1,4 triliun untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Tambahan anggaran itu diberikan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) selama pandemik COVID-19 selama pelaksanaan Pilkada. Hal ini lantaran penyelenggaraan pilkada di saat pandemik COVID-19 dinilai masih rentan.
Adapun anggaran tambahan itu dibagi menjadi dua yaitu anggaran yang didistribusikan kepada Penyelenggara Pemilu Pusat (KPU, Bawaslu, dan DKPP Republik Indonesia) sebesar Rp391 miliar dan anggaran yang didistribusikan untuk Penyelenggara Pemilu Daerah sebesar Rp1,02 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan anggaran yang didistribusikan masih bersifat sementara. Pihaknya masih melaporkan kondisi keuangan di daerah lainnya.
"Ini belum masuk data dari sisa 66 daerah lainnya. Minggu ini harus selesai dan masih menunggu revisi dari PKPU tentang protokol kesehatan," ujar Tito seperti dikutip dari Antara, Jumat (12/6).
Lalu, kapan semua anggaran untuk Pilkada Desember 2020 akan cair?
Baca Juga: Pilkada 2020 Digelar Desember, Bagaimana Hak Pilih Pasien COVID-19?
1. Anggaran untuk pemilu daerah dibagi dalam tiga pos
Tito mengungkapkan rincian suntikan tambahan anggaran Pilkada Rp1,02 triliun (Rp1.020,58 miliar) untuk Penyelenggara Pemilu Daerah dibagi menjadi tiga yakni untuk KPU Daerah sebesar Rp908,44 milyar, Bawaslu Daerah Rp76,36 miliar, dan anggaran pengamanan sebesar Rp35,78 miliar.
Sementara itu, rincian untuk anggaran Pilkada untuk pemilu pusat yang sebesar Rp391 miliar dibagi untuk KPU RI sebesar Rp129 miliar, Bawaslu RI sebesar Rp323 miliar, DKPP sebesar Rp39 miliar.
"Sampai hari ini, kami sudah melakukan komunikasi dengan seluruh otoritas keuangan di daerah, termasuk kepala daerah, data yang kami dapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dilakukan berkali-kali dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri juga secara virtual dimonitor oleh Kementerian Keuangan. Ada 204 daerah yang kami lihat," katanya lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: Menkeu Setuju Anggaran Pilkada 2020 Ditambah, Tahap Awal Rp1 Triliun