TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home Business Economy

MA Dinilai Sudah Tepat Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Guna menjaga daya beli masyarakat

IDN Times/Hana Adi Perdana
Verified
Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) secara resmi membatalkan iuran kenaikan BPJS Kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai keputusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS tepat.

Keputusan pembatalan itu mengacu pada judicial review yang dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Mereka menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Ganjar: Masyarakat Pasti Senang 

1. Ekonom menilai keputusan MA batalkan kenaikan BPJS sudah tepat

IDN Times/Panji Galih

Dengan keputusan itu, menurut Bhima, daya beli masyarakat nantinya bisa tetap baik di tengah gejolak wabah virus corona yang terjadi saat ini. "Intinya keputusan sudah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat ditengah virus corona dan anjloknya harga minyak dunia," ujarnya kepada IDN Times, Rabu (11/3). 

2. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan, pemerintah harus segera cari solusinya

ANTARA FOTO/Rahmad

Pembatalan itu tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk mencari solusi lain menambal defisit BPJS Kesehatan. 

Sebagai informasi, potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp39,5 triliun pada 2020 dan Rp50,1 triliun pada 2021. Kemudian, Rp 58,6 triliun pada 2022, Rp 67,3 triliun pada 2023 dan Rp 77,9 triliun pada 2024.

Oleh karena itu kenaikan tarif dianggap sebagai salah satu solusi untuk menambal defisit tersebut. "Catatan terkait defisit BPJS Kesehatan tetap harus dicari solusinya, lewat peningkatan kepatuhan peserta iuran dan perbaikan data PBI," tuturnya. 

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Caranya? Sisir dari perusahaan dulu dipastikan pembayaran BPJS-nya sesuai dengan jumlah karyawan. Jangan sampai understatement. Baru ke peserta mandiri," tambahnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Putusan MA Soal Iuran BPJS Kesehatan Tak Bisa Digugat Lagi

Topik:
bpjs kesehatan
bpjs iuran naik
iuran bpjs naik
Judicial Review
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

BBM Baru Pertamina Mulai Tersedia di Jakarta, Rp13.500 per Liter

Rupiah Ditutup Menguat Tipis ke Level  Rp15.026,5 per Dolar AS

Luhut Dapat Bantuan Inggris Rp52 Miliar Buat Godok Harga Karbon

APBN Surplus, Penarikan Utang Pemerintah Turun

Menkeu Kucurkan Rp57,7 T untuk Subsidi BBM

Gawat! Penerimaan Pajak Melambat sepanjang Semester Pertama

Mau Setop Ekspor LNG, Indonesia Tak Akan Perpanjang Kontrak Importir

Pemerintah Tambah Anggaran Bansos Rp8 Triliun untuk 3 Bulan

7 Cara Menabung 20 Juta dalam 1 Tahun yang Efektif

Luhut Segera Finalisasi Kemudahan Syarat Beli Motor Listrik Bersubsidi

10 Transformasi Rambut Duta Sheila on 7 dari Masa ke Masa

10 Photoshoot Bayi Bertema Barbie, Bisa Jadi Inspirasi!

Waduh! Bobby Joseph Kembali Ditangkap atas Kasus Narkoba

Glamor Nan Perfeksionis, Sebastian Gunawan di Mulia in Fashion

Tuai Kontroversi, 7 Artis Ini Pernah Ciuman di Atas Panggung

25 Rekomendasi Film Indonesia Terbaik yang Wajib Kamu Tonton