Perlukah Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Untuk Investasi?
Jokowi ingin investasi ke RI bisa digenjot
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana untuk membentuk kementerian baru di masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu yang ingin dibentuk Jokowi adalah kementerian yang khusus membidangi investasi.
Keinginan itu bukan tanpa alasan. Sebab, mantan Wali Kota Solo itu menginginkan investasi bisa masuk ke Indonesia lebih besar lagi. Kehadiran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dinilai belum optimal.
Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Kementerian ESDM, Prahoro Nurtjahyo mengatakan, perkara utamanya bukanlah masalah kementerian baru atau tidak. Menurut dia, permasalahan di investasi saat ini adalah harmonisasi data
"Salah satu kelemahan masalahnya data. Kita akan kesusahan data mana yang untuk investasi. Kalau orang sudah ngomong investasi di Indonesia, reference yang dihubungi adalah BKPM," ujarnya dalam acara BCA Young Community Conference 2019, di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (3/9).
Baca Juga: Kalau Punya Kriteria di Bawah Ini, Kamu Layak Jadi Menteri Jokowi
1. Catatan investasi belum menyeluruh
Prahoro mengatakan data investasi juga tidak mencakup seluruh sektor. Sektor seperti migas hingga perbankan tidak tercatat dalam data BKPM. "Jadi sangat disayangkan kita sampai hari ini tidak ada yang global," tuturnya.
Padahal, jika semua digabungkan, maka besaran capaian investasi di seluruh sektor akan cukup besar. Hal itu tentu akan menggugah selera investor untuk menanamkan modalnya.
"Kalau tidak salah tahun 2018 sekitar Rp700 triliun yang di catat BKPM. Itu tidak termasuk di ESDM. Kalau di ESDM ada Rp500 triliun. Investor kalau lihat dah besar ya," tambahnya.
Baca Juga: Wishnutama dan Erick Thohir, Calon Menteri Jokowi dari Millennial