TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

4 Kunci Selamatkan Garuda dari Kebangkrutan versi DPR

Bisakah saran-saran ini buat Garuda keluar dari krisis?

Ilustrasi Pesawat Garuda Indonesia (IDN Times/Sunariyah)

Jakarta, IDN Times - Anggota DPR memberikan empat saran utama bagi pemerintah demi menyelamatkan PT Garuda Indonesia dari krisis finansial. Mulai dari audit investigasi, restrukturisasi, renegosiasi, perampingan jumlah pesawat hingga menutup penerbangan baik lokal maupun internasional yang tidak menguntungkan

"Pemerintah harus bergerak cepat dalam penyelamatan PT Garuda Indonesia agar tidak terperosok lebih dalam," kata Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/6/2021) dilansir dari ANTARA.

Baca Juga: Garuda Kasih Diskon 25 Persen bagi Penumpang yang Mau Duduk Sebelahan

1. Restrukturisasi harus jadi yang utama

Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia (IDN Times/Fiqih Damarjati)

Amin Ak mengatakan restrukturisasi utang melalui renegosiasi dengan lessor atau perusahaan yang menyewakan pesawat menjadi dua hal utama yang harus dikerjakan.

Utang perseroan, kata Amin, yang kini mencapai sekitar Rp70 triliun dan diperkirakan terus bertambah akan membuat Garuda Indonesia sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut.

"Menteri Erick harus bergerak cepat dan tidak ragu membentuk tim restrukturisasi andal dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi Garuda," ujarnya.

Baca Juga: Bos Garuda Ungkap Pasal 'Neraka' dalam Syarat Sewa Pesawat dari Lessor

2. Audit investigasi oleh BPK

IDN Times/ Helmi Shemi

Kedua, Amin mengatakan perlu adanya audit investigasi oleh BPK. Ia menyebut perlu ada konsekuensi hukum bila ternyata terbukti dugaan mark up yang dilakukan oleh manajemen perusahaan Garuda pada era sebelumnya.

Untuk itu, ujar dia, BPK harus melakukan audit investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit maskapai penerbangan tersebut.

"Konsekuensi hukum terhadap manajemen lama harus ditegakkan karena akibat moral hazard yang dilakukan sangat merugikan negara dan membuat Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional didera masalah seperti sekarang," paparnya.

3. Perampingan jumlah pesawat

Pengunjung mengamati pesawat Garuda Indonesia bercorak khusus dengan visual masker pada bagian moncong pesawat di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/12/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Saran ketiga dari DPR adalah dengan perampingan jumlah pesawat yang sangat mendesak dilakukan agar Garuda tidak terus menerus dibebani utang akibat biaya sewa maupun denda.

Amin menyarankan perampingan tetap dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan meski kondisi pasar mulai kembali normal agar Garuda memperoleh kebermanfaatan lebih dari efisiensi yang dilakukan untuk memulihkan kondisi keuangannya.

Baca Juga: Garuda Indonesia Pertimbangkan PKPU Meski Ada Risiko Pailit

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya