TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

6 Agenda Prioritas di Pertemuan Bos Bank Sentral dan Keuangan G20

Apa langkah konkret forum FCBD G20 ke depan?

Penyelenggaraan Presidensi G20 di Nusa Dua Bali. (IDN Times/Shemi)

Badung, IDN Times - Pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama pada 9-10 Desember 2021 mendapat apresiasi dari seluruh peserta dari anggota G20 baik negara terundang maupun organisasi internasional. Mereka mengapresiasi pelaksanaan acara ini dari sisi penyiapan susbtansi maupun penyelenggaraan acara yang berlangsung secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Kami mengapresiasi seluruh peserta Finance Track atas kolaborasi antarinstansi yang kuat, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali," kata Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo dalam Media Briefing di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12/2021).

Apa saja yang menjadi agenda FCBD G20 ini?

Baca Juga: Pemerintah Bahas Uang Digital di G20, Biaya Transfer Akan Lebih Murah?

Baca Juga: Sri Mulyani: G20 Jangan Cuma Jargon

1. Enam agenda prioritas dibahas dengan baik

Penyelenggaraan Presidensi G20 di Nusa Dua Bali. (IDN Times/Shemi)

Dalam pertemuan tersebut, terdapat enam agenda dalam jalur keuangan yang diperbincangkan, yaitu:

  1. Koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global
  2. Upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan
  3. Pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance)
  4. Peningkatan sistem keuangan yang inklusif
  5. Agenda perpajakan internasional.
  6. Penguatan sistem pembayaran di era digital.

Menurut Dody, keenam agenda yang dibawa Presidensi Indonesia telah dibahas dengan seluruh peserta dan mendapat dukungan yang baik. Sementara terkait koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global, IMF, OECD dan lembaga keuangan internasional lainnya menyatakan outlook ekonomi global yang relatif sudah pulih meskipun melambat.

"Pemulihan terus berlangsung tapi ada risiko yang perlu dihadapi, di antaranya kesehatan, inflasi ke depan, kemudian risiko masalah supply side shock di level produksi dan perubahan iklim. Itu risiko yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2021 dan 2022," ujarnya.

Baca Juga: Ini Tiga Fokus yang Diusung RI dalam Presidensi KTT G20

2. Penanganan dampak pandemik butuh kebijakan struktural

Ilustrasi Lonjakan Kasus Virus COVID-19. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dodi menjelaskan, bahwa dalam upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) bagi perekonomian yang lebih kuat di masa depan, hal itu harus dilihat secara jangka menengah panjang. Menurutnya, tanpa adanya kebijakan struktural, akan menyulitkan pemulihan ekonomi karena penutupan pabrik dan banyak hal lainnya di tengah pandemi.

Belum lagi terkait permintaan yang sudah pulih tapi produksi terbatas.

"Hal ini dipandang jangan dilihat sektor ekonomi saja, tapi dari sisi tenaga kerja juga terganggu pada saat kebutuhan skill yang terganggu akibat new normal terkait penggunaan teknologi. Maka dari itu, pemanfaatan digitalisasi menjadi kunci," kata Dody memaparkan.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya