Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebut omnibus law yang sedang digodok pemerintah sangat berbahaya.
"Sangat berbahaya menurut saya. Sangat berbahaya," kata Faisal di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (18/12).
Apa alasan Faisal menyebut aturan yang akan menyederhanakan berbagai regulasi dan aturan lainnya ini berbahaya?
Baca Juga: Pemerintah Segera Ajukan Dua RUU Omnibus Law ke DPR, Ini Bocorannya
1. Tidak ada kepentingan buruh dan daerah di dalamnya
Demonstrasi dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia dan Hari Anti Korupsi di seberang Istana Merdeka yang diikuti mahasiswa dan buruh, Selasa (10/12). (IDN Times/Helmi Shemi) Pertama, Faisal menyinggung dalam pembahasan omnibus law ini tidak melibatkan buruh dan kepentingan daerah. Ia bahkan menyebut pembahasan omnibus law tertutup.
"Gak ada pengujian akademis yang kita tahu. Kalau ada mohon maaf saya. Tertutup supaya gak ribut-ribut. Menurut saya nanti semua orang kaget 'Oh pengusaha saja yang dikasih', pajak diturunkan semua diturunkan, insentif dikasih, dikasih super tax deductible segala macam, kemudian UMP gak pakai rumus lama," kata Faisal.
"Jadi kita dibawa ke mana negara ini?," imbuhnya.
2. Penguasa yang menjadi pengusaha
Presiden Jokowi saat peresmian TPA Manggar di Balikpapan pada 18 Desember 2019 (IDN Times/Mela Hapsari) Dia mengatakan omnibus law memang akan menguntungkan dunia usaha. Namun Faisal mempertanyakan siapa yang dimaksud dengan pengusaha. Pasalnya, banyak pemerintah yang juga memiliki bisnis.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Bias menguntungkan dunia usaha karena dikuasai dunia usaha, presiden pengusaha, menko pengusaha, kadin jadi timses, ngeri saya ini," ucapnya.
3. Pemerintah yang tidak berkutik karena oposisi sudah merapat
Menhan Prabowo usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta. IDN Times/Hana Adi Perdana Masuknya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke jajaran pemerintah disinggung Faisal sebagai salah satu tanda bahaya omnibus law. Ia yakin pemerintah percaya diri (pede) omnibus law akan cepat dibahas.
"Karena apapun yang disampaikan ke DPR, DPRnya 74 persen dukung. Partai-partai pendukung pemerintah, oposisi utama Prabowo Subianto sudah di dalam pemerintah. Diharapkan serikat buruh yang di bawah Gerindra yang namanya Said Iqbal itu juga akan jinak, kan begitu jadi dijinakkan semua," katanya.
"Kemendagrinya polisi, kerjanya nakut-nakutin gubernur sama kabupaten kota apalah. Tapi tatkala satu rezim itu sangat confidence ingat bahaya sedang menghadang," kata Faisal menambahkan.
Baca Juga: Jokowi Desak DPR Godok Omnibus Law Tidak Lebih dari 3 Bulan
