TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home Business Economy

Langkah Pemerintah Kurangi Defisit BPJS Kesehatan 

Menkeu menjelaskan langkah-langkah menutupi defisit BPJS

ANTARA FOTO/Jojon
Verified
Helmi Shemi

Jakarta, IDN Times - Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilanda masalah pelik, defisit yang terus-menerus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi defisit tersebut. 

"Sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi defisitnya," kata Sri Mulyani usai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Jakarta,  Senin (17/9).  

1. Kontribusi daerah yang masih belum memenuhi kewajiban

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ia menyebutkan langkah-langkah itu antara lain melalui kontribusi dari pemerintah daerah yang masih belum memenuhi kewajibannya. "Juga berbagai langkah sebagai campuran atau bauran policy," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari situs Antara.  

Menkeu tidak bersedia menjelaskan materi rapat bersama Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.  Selain Menteri Keuangan,  tampak hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Darmin Nasution,  Menteri ESDM Ignasius Jonan,  Wamen ESDM Archandra Tahar,  Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.  

Baca Juga: IDI Minta BPJS Kesehatan Tetap Tanggung Biaya Pengobatan Katarak

2. Kemenkeu juga bantu dengan dana talangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Sementara untuk mengatasi defisit yang dihadapi badan itu,  Menkeu mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).  

"Soal defisit BPJS Kesehatan, sudah kita keluarkan PMK untuk pembayaran defisitnya," katanya.  

Melalui aturan itu, pemerintah menyediakan dana talangan bagi BPJS Kesehatan untuk menutupi defisitnya. Dana talangan ini berasal dari pos Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018.

Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah mengonfirmasi akan mencairkan bantuan untuk institusi tersebut.  

Baca Juga: BPJS Disebut Gagal Fokus, Budi: Kapal akan Tenggelam!

Topik:
bpjs kesehatan
bpjs iuran
menkeu
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Pertamina Ungkap Motif Penimbun 166 Ton BBM di Pasuruan

5 Sumber Kekayaan Pangeran William, Ada Warisan Lady Diana

Menhub Kasih Bocoran Tarif LRT Jabodebek, Kisaran Rp20-Rp25 Ribu

IHSG Bertenaga Seharian, 5 Saham Ini Sukses Serok Cuan

Masih Ngegas, Rupiah Mulai Mendekati Rp14.900 per Dolar AS

Tak Cuma Pengecer Ilegal, SPBU Juga Bikin Pertashop Babak Belur

5 Presiden Termiskin di Dunia, Tak Ambil Gaji dan Uang Pensiun

10 Negara dengan Pendapatan Tertinggi di Dunia, Nomor 1 Bikin Kaget

Jokowi Bakal ke KTT BRICS, Luhut Ungkap Kesepakatan yang Diincar RI

BUMN Karya Dimerger, Hati-hati yang Sehat Bisa Terseret Jadi Sakit

Resmi Cerai dari David Herbowo, Shandy Aulia Dapatkan Hak Asuh Anak

Perempuan Ini Diduga Menipu Investasi Mesin Pompa ASI sampai 11 Miliar

Podcast Popmama Talk: Ryan Adriandhy DOMIKADO

Klamby Luncurkan 100 Warna Scarf untuk Perempuan Indonesia

Produk Perawatan untuk Lindungi Kulit dari Bahaya Paparan Sinar UV 

Profil Meylisa Zaara, Selebgram Asal Tulungagung yang Sedang Viral