Pak Jokowi, Harusnya Orang Parpol Tak Boleh Isi Kursi Menteri Ekonomi
Menko perekonomian malah dijabat Ketum Golkar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur organisasi Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo bahaya dari pembiaran menteri di bidang ekonomi diisi oleh individu dari partai politik dan rangkap jabatan.
Ada enam posisi menteri di bidang ekonomi yang malah diberikan oleh Jokowi untuk diisi orang dari parpol. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang perekonomian, Airlangga Hartarto (Golkar), Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang (Golkar), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah (PKB), Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto (PKB), Menteri Kelautan dan Perikanan, Eddhy Prabowo (Partai Gerindra) dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Partai NasDem).
Namun, posisi yang sangat sentral yakni Menko di bidang perekonomian tak bisa ditawar tidak boleh diisi oleh orang parpol. Airlangga diketahui merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang pada Desember mendatang ikut dalam proses pencalonan kembali sebagai pucuk parpol berlambang pohon beringin itu.
"Tim ekonomi yang dipimpin Airlangga Hartarto cukup berat. Apalagi, Pak Menko ini maju sebagai calon ketum Partai Golkar," kata Enny dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (9/11).
Berikut menurut Enny alasan sebaiknya tim pembantu presiden di bidang ekonomi sebaiknya tak diisi oleh individu dari parpol.
Baca Juga: Deretan Nama yang Tersingkir dari Jajaran Menteri Jokowi
1. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dipatok pemerintah tidak tercapai
Pertama, Enny menilai tantangan perekonomian ke depan jauh lebih berat. Rasa pesimistis itu muncul karena tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah tidak tercapai. Enny mengatakan satu pekerjaan rumah pemerintah saja bahkan belum terselesaikan dan masih menyisakan beban ke depannya.
"Kemarin, Menperin (Menteri Perindustrian, Airlangga) juga tidak bagus-bagus amat. Apalagi, Menko tidak hanya mengurusi industri, tetapi di bawah menko ekonomi lebih banyak. Harus disatupadukan dengan koordinasi dengan kementerian lain," ujar dia.
Baca Juga: Jokowi Titip 4 Pesan pada Menteri Kabinet Indonesia Maju