347 Perda Hambat Investasi di Daerah, Ini Sebabnya

2. Peraturan di pusat dan daerah masih saling bertentangan

Robert menjelaskan, ruang lingkup studi KPPOD meliputi perda pajak dan retribusi, perizinan, ketenagakerjaan, dan kegiatan berusaha Iainnya, seperti perda kawasan tanpa rokok.

Dari keempat perda itu, pajak dan retribusi berkontribusi sebesar 67 persen, perda terkait perizinan sebesar 18 persen, perda lain-lain sebesar 13 persen, dan perda terkait ketenagakerjaan sebesar 2 persen.

"Terdapat peraturan saling bertentangan di level pusat baik antara UU dan regulasi turunannya maupun antarregulasi sektoral. Sedangkan di level daerah sendiri, perda sering kontradiktif dengan regulasi pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak negatif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.