Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Industri angkutan laut di Indonesia terancam mengalami kebangkrutan. Ahli Pelayaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Raja Oloan Saut Gurning mengatakan, kondisi industri pelayaran nasional tidak terlepas dari fakta-fakta kondisi oversupply armada kapal dibandingkan muatan yang diangkut kapal dan imbalance cargo.
"Khususnya terkait disparitas wilayah dan kondisi perekonomian suatu daerah, lemahnya ekosistem atau infrastruktur, dan tingginya beban biaya yang harus dihadapi perusahaan nasional," kata Saut.
Baca Juga: Kapal Selam Buatan Dalam Negeri Siap Diluncurkan
1. Armada mengalami oversupply
Saut menambahkan, perusahaan dan agen pelayaran nasional mengalami kondisi perlambatan yang kuat dikarenakan kondisi oversupply armada. Penurunan pendapatan perusahaan pelayaran yang disebabkan menurunnya permintaan, tidak diikuti dengan kondisi biaya produksi--seperti harga bahan bakar, biaya penunjang di pelabuhan yang justru meningkat.
"Jika kondisi terus berlanjut dan perusahaan pelayaran bangkrut, potensi masuknya angkutan laut asing di rute domestik akan terwujud," ujarnya.
2. Kebijakan pemerintah dinilai bias dan tidak fokus
Menurut Saut, peran pemerintah dalam industri jasa pengangkutan laut diwujudkan dalam bentuk penyediaan subsidi, investasi dan armada kapal melalui kebijakan tol laut. Selain itu, pemerintah juga menugaskan BUMN di pelayaran untuk menjalankan obligasi publik.
"Namun, kebijakan pemerintah cenderung bias dan tidak fokus. Pemerintah cenderung melakukan intervensi dibandingkan melakukan penataan terhadap kondisi pasar dan memperhatikan kondisi perusahaan pelayaran," kata Saut.
3. Pemerintah cenderung protektif ketimbang promotif
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
ANTARA Foto/Ari Bowo Sucipto Selain itu, tambah dia, pemerintah lebih mengarah pada usaha protektif ketimbang melakukan usaha promotif untuk industri domestik. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko usaha perusahaan pelayaran dan rendahnya kepastian usaha dengan ketidakjelasan kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, Saut merekomendasikan beberapa kejelasan kebijakan mendatang. Di antaranya revitalisasi armada kapal dengan penguatan operational expenditure (OPEX), transformasi dan penguatan ekosistem usaha pelayaran, kolaborasi strategik usaha pelayaran dalam mewujudkan efisiensi perusahaan, koordinasi pelayaran, pelabuhan, dan operator logistik, dan beyond cabotage bertahap armada nasional.
4. Beban operasi angkutan laut meningkat hingga ekosistem lemah
Menurut Saut, terdapat beberapa persoalan utama dalam ekosistem angkutan laut. Kebijakan hanya fokus pada pengguna jasa dan kurangnya perhatian pada operator perusahaan pelayaran.
"Persoalan utama tersebut adalah beban operasi yang meningkat, risiko usaha yang semakin tinggi, rendahnya kepastian usaha, cenderung inefisiensi dan mahal, dan ekosistem lemah," ujarnya.
Baca Juga: Disebut Kapal Siluman, Begini Kekuatan KRI I Gusti Ngurah Rai
