Kelebihan UU Cipta Kerja yang Minim Sorotan

Mulai upah minimum, PKWT, dan outsorcing

KSPI Lanjutkan Mogok Nasional pada Rabu (7/10/2020) (Dok. KSPI)

07 Oktober 2020

Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, IDN Times - RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang, setelah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020) petang.

Setelah melalui perdebatan panjang dan proses yang alot, RUU Ciptaker ini disepakati tujuh fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, NasDem, dan PAN. Sedangkan, dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS. Demokrat juga walk out dari rapat paripurna.

Hingga kini, UU Ciptaker masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan, UU tersebut memicu gelombang demo buruh di berbagai wilayah. Kendati demikian, ada beberapa poin positif atau kelebihan UU Ciptaker yang tidak ditemukan di UU Ketenagakerjaan. Apa saja itu?

1. Upah minimum kini wajib dipatuhi, pengusaha yang melanggar bisa kena sanksi

Ilustrasi uang (IDN Times/Zainul Arifin)

Hal yang berbeda antara UU Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 salah satunya adalah poin tentang upah minimum. Hal itu terkait kewajiban perusahaan membayar upah sesuai dengan hitungan upah minimum.

Pada Pasal 88 E Ayat (2) UU Ciptaker ditegaskan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Hal itu sebelumnya juga diatur dalam Pasal 90 UU No.13/2003. Pada Ayat (1) disebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Namun bedanya, dalam UU No. 13/2003, ada Ayat (2) yang berbunyi: Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dapat dilakukan penangguhan. Lalu, Ayat (3) yang berbunyi: Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dengan demikian, selama ini banyak perusahaan masih menangguhkan pembayaran upah yang sesuai dengan aturan upah minimum dengan alasan tidak mampu membayar. Namun, pada UU Ciptaker, ayat tentang penangguhan ini dihapuskan. Sehingga, mau tidak mau, pengusaha harus membayar sesuai upah minimum. Tidak ada lagi buruh yang boleh diberi gaji di bawah upah minimum.

2. PKWT (pekerja kontrak) sekarang mendapatkan pesangon

Ilustrasi uang. (IDN Times/Istimewa)

Pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) kini mendapatkan pesangon. Hal itu tercantum dalam Pasal 61 UU Cipta Kerja Bagian Ketenagakerjaan. Berakhir atau tidaknya perjanjian kerja disertai beberapa ketentuan. Berikut poin-poinnya.

Pasal 61

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. pekerja/buruh meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

(4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A. Berikut penjelasannya:

Pasal 61A
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.

(2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Baca Artikel Selengkapnya

Kelebihan UU Cipta Kerja yang Minim Sorotan

1. Upah minimum kini wajib dipatuhi, pengusaha yang melanggar bisa kena sanksi

2. PKWT (pekerja kontrak) sekarang mendapatkan pesangon

Editor’s picks

Rekomendasi Artikel

5 Cara Mengoptimalkan Pengelolaan Dana Darurat, Jangan Sembarangan!

Harga Emas Antam Susut ke Rp1,074 Juta per Gram

Aplikasi iPubers, Upaya Salurkan Pupuk Bersubsidi Lebih Tepat Sasaran

5 Strategi Digital Marketing untuk Meningkatkan Bisnis

Tips Atur Keuangan untuk Modal Nikah

10 Negara yang Ada di Titik Nadir, Gak Bisa Bayar Utang

Tips Hidup Hemat ala Anak Kos, Tertarik Mencoba?

6 Perbedaan Utang dan Piutang, Pahami yuk!

SUN Terra Kembangkan Proyek PLTS hingga 5 MWp

5 Cara Kelola Uang Anak Kos, untuk Memenuhi Semua Kebutuhan

7 Doa Menghadapi Suami Zalim yang Dikabulkan Allah SWT

7 Zodiak yang Mudah Patah Hati, Ada Cancer hingga Taurus

8 Hal yang Harus Dilakukan ketika Mengalami KDRT saat Hamil

Gaya Unik Pakai Sepatu MSCHF 'Big Red Boots' yang Viral

7 Parfum Lokal yang Wanginya Awet Sepanjang Hari

6 Tanda Pacarmu Punya 'Daddy Issues', Tertutup dan Bisa Meledak