TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Kutip Ramalan IMF: Hati-hati! Sepertiga Dunia Resesi di 2023

Ada 47 negara yang sudah mengajukan pinjaman ke IMF

Presiden Joko (Jokowi) Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam berbagai acara selalu memperingatkan jajarannya untuk hati-hati menghadapi 2023. Sebab, tahun ini diprediksi menjadi periode yang gelap bagi perekonomian.

Jokowi mengatakan, Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva memprediksi 1/3 ekonomi dunia mengalami resesi.

"Di awali tahun 2023, IMF menyampaikan, ini untuk kehati-hatian dan kewaspadaan kita, meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati, tahun 2023 Kristalina Georgieva mengatakan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Rakornas Kepala daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Bahkan untuk negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi, hati-hati," tambah Jokowi. 

Baca Juga: Jokowi Ingatkan soal Gentingnya Krisis Ekonomi 2023 di Rapat Kabinet

Baca Juga: Jokowi Minta Sektor Jasa Keuangan Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

1. Sepertiga itu sekitar 70 negara

Presiden Jokowi saat berbincang santai dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bahwa sepertiga itu sekitar 70 negara. Jokowi menyebut, 2023 masih menjadi tahun ujian bagi perekonomian dunia.

"Hati-hati, tahun 2023 ini masih jadi tahun ujian, bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global, semuanya harus hati-hati," kata dia.

2. Jokowi minta jajarannya jangan sampai buat kebijakan yang keliru

Presiden Jokowi saat berbincang santai sambil menyantap bakso dengan tim IDN Times di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (25/11/2022). (IDN Times/Aditya Mustaqim)

Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya untuk tidak membuat kebijakan yang keliru. Menurutnya, semua pihak harus bekerja keras berdasarkan informasi dan data di lapangan.

"Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan," ucap dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya