Jerman akan Wajibkan Ada Eksekutif Perempuan di Dewan Perusahaan
Aturan baru Jerman soal eksekutif wanita di perusahaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Koalisi pemerintah Jerman telah menyetujui aturan yang mewajibkan satu dari tiga eksekitif dalam dewan manajemen perusahaan terdaftar adalah perempuan.
Kabar itu disampaikan melalui sebuah pernyataan oleh kementerian Jerman untuk urusan keluarga, warga senior, perempuan, dan pemuda, pada Jumat (20/11/2020). Keputusan akhir tentang aturan baru diperkirakan akan rilis minggu depan.
“Kami mengakhiri ruang rapat bebas wanita di perusahaan besar,” kata Franziska Giffey, menteri wanita dan keluarga, yang menggambarkan keputusan itu sebagai terobosan bersejarah.
Baca Juga: 9 Kuliner Populer Khas Jerman yang Wajib Dicoba, Gak Kalah Lezat!
Pengumuman soal aturan tersebut mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Siemens, Janina Kugel, termasuk di antara beberapa pemimpin perempuan dan juru kampanye terkemuka di Jerman yang menyambut baik berita tersebut.
Jutta Allmendinger, Presiden Pusat Ilmu Sosial WZB Berlin, juga mendukung keputusan itu. Ia mengatakan keputusan itu sebagai hal yang bersejarah.
Sayangnya, kelompok lobi bisnis menolak keputusan tersebut. Federasi Industri Jerman (BDI), yang mewakili 40 kelompok perdagangan, mengatakan mendukung upaya untuk mendorong pengangkatan wanita untuk posisi kepemimpinan, tetapi mereka mengatakan bahwa kuota dewan tetap adalah intervensi utama dalam kebebasan wirausaha.
“Kecenderungan untuk mencoba memperbaiki masalah sosial-politik melalui ekonomi dan perusahaan tidak boleh menjadi aturan,” kata Iris Plöger, anggota dewan eksekutif BDI dalam sebuah pernyataan.
“Politisi harus lebih menunjukkan keberanian yang lebih besar dalam mengatasi alasan mengapa hanya ada sedikit perempuan di dewan perusahaan,” tambahnya, merujuk pada kebutuhan untuk memperluas infrastruktur digital untuk memudahkan semua orang menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga.
Editor’s picks
Baca Juga: Tersangka Kanibalisme di Jerman Berhasil Ditangkap oleh Polisi
1. Pro dan kontra atas aturan tersebut
Baca Juga: Tak Banyak Diketahui, 7 Penemuan Modern Tercipta Berkat Nazi Jerman
Meski Jerman adalah ekonomi terbesar Eropa, namun ternyata negara ini bukan menjadi yang pertama yang menerapkan aturan tersebut. Sebelumnya, lima negara Uni Eropa lainnya, yaitu Belgia, Prancis, Italia, Austria, dan Portugal, telah lebih dulu menerapkan kuota gender wajib untuk dewan di perusahaan besar yang terdaftar.
Norwegia adalah negara pertama di dunia yang mengatur kuota gender untuk dewan perusahaan, mewajibkan wanita mengisi 40 persen kursi dewan.
Baca Juga: Komisi Eropa Larang Penggabungan Bisnis Mobilitas, Ini Reaksi Siemens