Joe Biden Teken Perintah Eksekutif, Apa Isinya?
Bukan perintah eksekutif pertama sejak Biden dilantik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada Senin (25/1/2021) atau lima hari setelah dilantik jadi presiden AS. Isi dari perintah tersebut adalah untuk memberikan prioritas kepada perusahaan dan produk Amerika dalam kontrak dengan pemerintah federal.
Menurut Channel News Asia, yang mengutip pejabat Gedung Putih, upaya itu sejalan dengan tujuan pemerintahan baru yang menargetkan untuk memacu aktivitas manufaktur dalam negeri.
Intinya, perintah itu ditujukan untuk meningkatkan produksi nasional dan menyelamatkan pekerjaan industri dengan meningkatkan investasi di pabrik dan pekerja di saat ekonomi AS terdampak pendemik COVID-19.
Menurut CNN, mengutip seorang pejabat pemerintah, Biden telah menetapkan tenggat waktu 180 hari untuk menyampaikan perubahan mendasar pada proses tersebut.
Baca Juga: Ahli: AS-Tiongkok akan Tetap Ribut meski Biden Jadi Presiden
1. Bagian dari janji kampanye Biden
Sektor manufaktur menyumbang sekitar 12 persen dari ekonomi AS, dan mendongkrak sektor ini merupakan salah satu janji kampanye Biden yang ingin membangun kembali Amerika menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk menaikkan upah, menciptakan lebih banyak pekerjaan serikat, mendukung bisnis yang dimiliki minoritas dan memperkuat rantai pasokan AS.
“Manufaktur Amerika adalah gudang demokrasi dalam Perang Dunia II dan itu harus menjadi bagian dari mesin kemakmuran Amerika sekarang. Itu berarti kita akan menggunakan uang pembayar pajak untuk membangun kembali Amerika,” kata Biden.
“Amerika tidak bisa duduk di pinggir dalam perlombaan menuju masa depan. Pesaing kita tidak menunggu,” kata Biden. "Untuk memastikan masa depan dibuat di Amerika, kita perlu memenangkan tidak hanya pekerjaan saat ini, tetapi juga pekerjaan dan industri masa depan.”
Baca Juga: Baru Menjabat, Presiden Biden Digugat soal Kebijakan Deportasi
Baca Juga: 3 Warisan Politik Luar Negeri Trump untuk Biden, Pekerjaan Berat Nih!