TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ahok Dinilai Bukan Sosok yang Tepat Gantikan Nicke di Pertamina

Jabatan Dirut Pertamina mesti bebas dari kepentingan politik

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan menilai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan sosok tepat untuk menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati.

Ahok dinilai sebagai sosok yang sarat dengan muatan politis. Menurutnya, jabatan sebagai orang nomor satu di Pertamina mesti bebas dari segala kepentingan politik.

"Menurut saya tidak tepat (Ahok jadi dirut). Kalaupun Nicke mau diganti, sebaiknya ambil dari internal atau profesional bisnis yang sama sekali tidak terafiliasi politik," ucap Herry kepada IDN Times, Kamis (27/7/2023).

Baca Juga: Ahok Bakal Jadi Dirut Pertamina? Erick: Tour of Duty Bisa Saja Terjadi

1. Alasan jabatan Dirut Pertamina bebas dari kepentingan politik

Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Herry mengungkapkan sejumlah alasan mengapa jabatan Dirut Pertamina tidak boleh melibatkan kepentingan politik.

"Aset-aset Pertamina itu sensitif karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Kontribusi untuk negara juga besar. Di sinilah pentingnya bebas dari afiliasi politik dan profesional yang mumpuni atau sekalian orang dalam, pasti banyak yang layak," papar dia.

2. Ahok juga dinilai tidak cocok menjabat Komisaris Utama Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama (IDN Times/Auriga Agustina)

Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina juga dinilai Herry tidak tepat.

Jabatan komut, sambung Herry, juga mesti terbebas dari segala bentuk afiliasi politik.

"Bahkan menurut saya, sebaiknya komisaris pun harus bersih dari orang partai. Termasuk di tempat lain, kasihan BUMN. Mereka harus profesional biar usahanya sehat dan berkontribusi maksimal bagi negara dan publik. Kalau digandoli orang partai, ya susah. Jangan jadikan jabatan di BUMN sebagai hadiah politik. Saatnya dihentikan," tutur Herry.

Baca Juga: Jurus Ahok Bikin Pengadaan di Pertamina Makin Bersih dan Transparan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya