Ekonom UGM Sarankan Dua Hal Ini agar Kuota Pertalite Gak Jebol
Kuota Pertalite tersisa saat ini 6,2 juta KL
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah meminta rakyat bersiap menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bisa terjadi kapan saja. Kenaikan harga itu disebut jadi solusi, agar anggaran subsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak membengkak.
Namun, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, justru melihat kenaikan harga bukan sebagai solusi untuk mengurangi anggaran BBM bersubsidi.
"Ada dua kebijakan yang dapat mencegah jebolnya BBM bersubsidi. Pertama, tetapkan segera dalam Perpres bahwa hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar," tutur Fahmy dalam keterangan yang diterima IDN Times, Minggu (14/8/2022).
Baca Juga: Pertamina Diminta Naikkan Harga Pertalite dan Turunkan Harga Pertamax
1. Naikkan harga Pertalite dan turunkan harga Pertamax
Kebijakan kedua adalah mengurangi disparitas atau perbedaan siginifikan antara harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
Caranya adalah dengan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax.
"Menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp1.500 per liter. Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara sukarela," ujar Fahmy.
Selain itu, sambung Fahmy, Pertamina juga perlu menyampaikan ke publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax lebih baik untuk mesin kendaraan dan juga lebih irit.
Baca Juga: Menteri Bahlil: Harga BBM Mahal Biasa di Papua, Rakyatnya Gak Ribut