Ekonom UGM Sarankan Dua Hal Ini agar Kuota Pertalite Gak Jebol
Petugas SPBU mengisi BBM di motoris Pertamina. (dok. Pertamina Patra Niaga JBT)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah meminta rakyat bersiap menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bisa terjadi kapan saja. Kenaikan harga itu disebut jadi solusi, agar anggaran subsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak membengkak.
Namun, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, justru melihat kenaikan harga bukan sebagai solusi untuk mengurangi anggaran BBM bersubsidi.
"Ada dua kebijakan yang dapat mencegah jebolnya BBM bersubsidi. Pertama, tetapkan segera dalam Perpres bahwa hanya sepeda motor dan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar," tutur Fahmy dalam keterangan yang diterima IDN Times, Minggu (14/8/2022).
1. Naikkan harga Pertalite dan turunkan harga Pertamax
Pertalite. (Dok. Pertamina)Kebijakan kedua adalah mengurangi disparitas atau perbedaan siginifikan antara harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
Caranya adalah dengan menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax.
"Menaikkan harga Pertalite dan menurunkan harga Pertamax secara bersamaan maksimal selisih harga sebesar Rp1.500 per liter. Kebijakan harga ini diharapkan akan mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax secara sukarela," ujar Fahmy.
Selain itu, sambung Fahmy, Pertamina juga perlu menyampaikan ke publik secara besar-besaran bahwa penggunaan Pertamax lebih baik untuk mesin kendaraan dan juga lebih irit.
Baca Juga: Pertamina Diminta Naikkan Harga Pertalite dan Turunkan Harga Pertamax
2. Perlu kebijakan tegas
Editor’s picks
Instagram.com/@mypertaminaDi samping itu, Fahmy juga menilai bahwa pembatasan yang tegas dan lugas dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi.
Berdasarkan laporan Pertamina hingga Juli 2022, konsumsi Pertalite mencapai 16.8 juta kiloliter atau setara 73,04 persen dari total kuota tahun ini yang mencapai 23 juta kiloliter.
Angka konsumsi yang tinggi itu membuat kuota Pertalite hanya tersisa 6,2 juta kiloliter. Fahmy pun memprediksi kuota BBM bersubsidi tersebut akan jebol atau mampu bertahan paling lama hingga akhir Oktober 2022.
"Pembatasan yang tegas dan lugas dapat mencegah jebolnya kuota BBM subsidi. MyPertamina tidak akan berhasil membatasi BBM subsisdi agar tepat sasaran. Bahkan, justru menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan ketidakadilan bagi konsumen yang tidak punya akses," beber dia.
3. Fahmy kritik sikap Arifin Tasrif
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. (Dok. PLN)Fahmy mengkritik sikap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, yang tidak bisa tegas dalam menerapkan kebijakan terkait Pertalite.
Sejauh ini, kata Fahmy, Arifin hanya bisa mengimbau kepada orang kaya untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi atau Pertalite. Arifin berdalih bahwa konsumen merupakan makhluk rasional yang mempunyai price elasticity dan akan tetap mengonsumsi BBM dengan harga lebih murah selama belum ada larangan.
"Arifin melupakan tabung LPG tiga kilogram tertulis 'hanya untuk orang miskin.' Faktanya, lebih dari 60 persen konsumen yang tidak miskin tetap mengonsumsi gas melon karena distribusi terbuka," ucap Fahmy.
Baca Juga: Menteri Bahlil: Harga BBM Mahal Biasa di Papua, Rakyatnya Gak Ribut
Berita Terkini Lainnya
