Impor Kereta Bekas Gak Direstui, 200 Ribu Penumpang KRL Bisa Menderita
Kemenperin tolak permintaan KCI impor KRL bekas dari Jepang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tidak mendapatkan restu dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk impor kereta bekas dari Jepang. Pengamat transportasi, Ki Darmaningtyas menyatakan, gagalnya impor kereta bekas tersebut bisa mengganggu layanan KRL Jabodetabek.
Hal itu lantaran PT KCI mesti mempensiunkan 10 dan 16 rangkaian KRL Jabodetabek secara berturut-turut pada 2023 dan 2024 mendatang.
Dengan demikian, bakal ada 120 unit kereta yang dipensiunkan tahun ini dan 228 unit kereta dipensiunkan pada 2024 mendatang.
"Bayangkan kalau satu unit KRL pada jam sibuk mampu membawa 200 penumpang dan sehari mereka mampu melayani 10 perjalanan, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani dalam sehari. Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak akan dapat dilayani," ucap Darmaningtyas kepada IDN Times, Jumat (3/3/2023).
Jika itu terjadi, Darmaningtyas yakin dampaknya akan jauh melebihi kehebohan pro kontra impor kereta bekas dari Jepang itu sendiri.
Baca Juga: Kemenperin: INKA Bisa Bikin, Kenapa Harus Impor Kereta dari Jepang?
Baca Juga: Soal Impor Kereta dari Jepang, DPR: Masa Rakyat Dikasih yang Bekas
1. Kapasitas INKA masih terbatas
Darmaningtyas menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo yang menyebutkan bahwa impor kereta bekas dari Jepang tidak perlu karena sudah ada PT Industri Kereta Api (INKA).
Menurut Dody, PT INKA mampu memproduksi kereta untuk kebutuhan KCI Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Darmaningtyas menyebut Dody tidak memahami persoalan di lapangan.
"Kapasitas PT INKA itu masih terbatas. PT INKA saat ini masih menyelesaikan pembuatan sarana (kereta baru) yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi dan itu saja belum selesai, tidak bisa tepat waktu seperti yang dijanjikan. Kemudian membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," tutur dia.
Baca Juga: Jajal Kereta Panoramic, Menhub: Kereta dan Rutenya Bisa Ditambah