INDEF Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2022
Kenaikan harga BBM bersubsidi bisa menurunkan daya beli
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-III 2022 melambat seiring dengan situasi perekonomian yang terjadi saat ini.
Namun, Tauhid melihat angkanya masih akan tumbuh positif lantaran tingkat konsumsi pada level masyarakat masih terbilang cukup tinggi.
"Kalau saya lihat sih (pertumbuhan ekonomi) kuartal-III 2022 tetap positif karena konsumsi kita besar, cuma memang agak melambat, seperti biasa di konsumsi pemerintah dan juga investasi," ucap Tauhid kepada IDN Times, Jumat (16/9/2022).
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di 2023 Berat Terkejar
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal-III Bakal Lebih Baik dari Kuartal-II
1. Belanja pemerintah masih terhambat
Tauhid menambahkan, konsumsi pemerintah saat ini masih terhambat terutama pada sektor belanja pemerintah pusat.
"Konsumsi di pemerintah karena memang problem-nya soal spending tidak begitu maksimal. Saya juga gak tahu masalahnya di mana terutama untuk belanja modal," kata dia.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di dalam laporan APBN KiTa edisi Agustus 2022 menunjukkan, realisasi belanja pemerintah pusat sampai Juli 2022 mencapai Rp1.031,24 triliun atau 44,8 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98/2022 yang sebesar Rp2.301,64 triliun.
Realisasi tersebut utamanya untuk pembayaran kewajiban pemerintah seperti gaji dan tunjangan, manfaat pensiun, pembayaran subsidi dan kompensasi, serta penyaluran bantuan sosial (bansos).
Selanjutnya, realisasi belanja modal sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp70,20 triliun atau 35,24 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 98/2022.
Editor’s picks
"Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja modal tersebut mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2020 terdapat relaksasi pembayaran proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta pengadaan peralatan pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri yang selesai di tahun 2020 dibayarkan pada awal tahun 2021," tulis Kemenkeu dalam laporan APBN KiTa edisi Agustus 2022.
Baca Juga: Daya Beli Masyarakat Diklaim Masih Kuat, KSP Pede Ekonomi RI Membaik