Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pengangkatan komisaris perusahaan yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Terlebih pengangkatan komisaris BUMN yang tidak memiliki latar belakang dan pengalaman nonbisnis atau korporasi.
Menteri BUMN Erick Thohir pun tak menampik jika keputusannya mengangkat beberapa individu menjadi komisaris BUMN kerap mengundang kontroversi. Namun, dia meminta masyarakat untuk mempercayai keputusannya tersebut adalah yang terbaik bagi perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN.
"Konteks pengangkatan itu pasti ada kotroversinya, tapi percayakan pasti kami juga berbuat yang terbaik. Jangan hanya dilihat negatif dan proaktif, tapi dilihat juga masa musisi Indonesia enggak boleh naik kelas," jelas Erick kepada wartawan, di Kementerian BUMN, Jakarta, ketika ditanya alasan pengangkatan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom, Rabu pekan lalu.
Baca Juga: Tambah Abdee Slank, Ini 10 Relawan Jokowi yang Jadi Petinggi BUMN
1. Erick Thohir resmikan BUMN Leadership and Management Institute (BLMI)
Pembaharuan Logo BUMN (Dok. Istimewa) Banyaknya pengangkatan komisaris BUMN yang berlatar belakang nonbisnis bisa menjadi salah satu alasan di balik pembentukan BUMN Leadership and Management Institute (BLMI) oleh Kementerian BUMN.
Erick mengakui bahwa fokus awal dari BLMI adalah pada pengembangan kepemimpinan yang akan dimulai dari komisaris atau pengawas dan direksi. Caranya dengan menggandeng sekolah bisnis, baik lokal dan global sebagai mitra strategis.
BLMI sendiri merupakan pusat riset, inovasi, kolaborasi, dan pengembangan manajemen dan kepemimpinan di seluruh klaster BUMN. Pembangunan kapabilitas pimpinan di BUMN menjadi berkelas dunia, berbasis AKHLAK, dan mampu bersaing di tingkat global jadi yang diharapkan dari pembentukan BLMI tersebut.
"Upaya transformasi yang dicanangkan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang akuntabel, profesional, dan berkelas dunia, tidak mungkin terjadi tanpa transformasi human capitalnya. Karena itu kami membangun program yang bukan ad hoc, tetapi terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan, yaitu BUMN Leadership and Management Institute," jelas Erick, dalam keterangan tertulis, yang diterima IDN Times, Senin (7/6/2021).
Baca Juga: Erick Thohir Bakal Pangkas Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia
2. Daftar komisaris BUMN yang tidak memiliki latar belakang bisnis
(Menteri BUMN Erick Thohir) ANTARA FOTO/Wahyu Putro A Selama Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, telah banyak komisaris perusahaan pelat merah yang diangkatnya dan cenderung memiliki kedekatan dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dari sekian banyak komisaris yang diangat Erick tersebut, ada beberapa di antaranya tidak memiliki latar belakang bisnis.
Teranyar adalah gitaris band Slank, Abdee Negara yang diangkat Erick menjadi Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Kemudian ada juga dari kalangan ulama, yakni Said Aqil Siroj yang Erick pilih menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Kemudian ada pula Eko Sulistyo yang ditunjuk Erick menjadi Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Berikutnya ada mantan jurnalis, Ulin Yusron sebagai Komisaris Independen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development (ITDC).
Lalu, ada Yenny Wahid yang ditunjuk Erick menjadi Komisaris Independen di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, kemudian mantan pemimpin redaksi RCTI, Arya Sinulingga juga dipilih Erick menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, ada juga nama Fadjroel Rachman, eks penulis dan pengamat politik yang diberikan mandat menjadi Komisaris PT Waskita Karya.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai hal ini pembentukan BLMI adalah hal positif untuk membangun kompetensi dewan komisaris. "Dengan tahapan training berjenjang dan reguler diharapkan kapasitas kompetensi Dekom bisa meningkat, terutama untuk komisaris yg memiliki background nonbisnis."
3. Fokus dalam pengembangan kepemimpinan yang dimulai dari komisaris dan direksi
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) Upaya Erick untuk menjadikan komisaris BUMN memiliki kemampuan mumpuni sebelumnya juga dilakukan lewat rangkaian training atau pelatihan di kementerian. Namun, kebijakan tersebut kemudian diubah dengan memanfaatkan forum human capital BUMN.
"Di situ terdiri dari direksi BUMN sendiri untuk membuat standar-standar lebih baik seperti apa direksi dan komisaris untuk di BUMN. Jadi kita lakukan dengan komunitas di BUMN dibandingkan kita (Kementerian BUMN) yang mengontrol," terang Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis pekan lalu.
Dari program tersebut, Erick bersyukur telah berhasil menjalankan batch satu pelatihan komisaris pada 2 Juni silam dengan fokus BUMN yang komisarisnya baru menjabat enam bulan.
Pelatihan tersebut dilakukan dengan tujuan membuat komisaris BUMN paham dengan deskripsi kerjanya dan juga hukuman jika melanggar aturan.
"Agar standar-standar komisaris mereka sendiri mengetahui jobdesc-nya dan ada hukumnya karena kita tahu, mohon maaf pembicaraan internal sebuah perusahaan itu dipublikasikan itu ada hukumnya sebenarya. Ada peraturan PT-nya dan hukumnya ini yg memang kadang-kadang beberapa komisaris mungkin, mungkin terlupa atau memang belum mengerti," tutur Erick.
Baca Juga: Cerita Eko Sulistyo, Jadi Komisaris Tak Cuma Modal Dekat dengan Jokowi
