KAI Minta Bantuan Pemerintah Atasi Utang Proyek Kereta Cepat
KAI dapat pinjaman Rp6,9 triliun dari CDB
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berharap bantuan pemerintah terkait utang Rp6,9 triliun dari China Development Bank (CDB). Adapun utang tersebut digunakan KAI untuk menutup pembengkakkan biaya alias cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
EVP Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan bahwa utang tersebut sepenuhnya tanggungan KAI yang menjadi pemimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek KCJB.
Maka dari itu, pemerintah diminta KAI mampu meringankan beban perusahaan guna melunasi utang tersebut.
"Bagaimana cara melunasinya? Saya pikir banyak ya, artinya kita meminta dukungan gitu ya karena kan namanya infrastruktur dibebankan ke operator berat sekali ya. Masa bangun trek itu dibebankan ke kita yang cuma nyari tiket, kan istilahnya begitu ya," ujar Raden Agus dalam pernyataannya, dikutip Rabu (24/4/2024).
1. Jenis bantuan yang diminta KAI dari pemerintah
Beberapa jenis bantuan yang diminta KAI dari pemerintah di antaranya adalah penyertaan modal negara (PMN), pembebasan biaya Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) pada kereta konvensional, pembebasan pajak, dan pembebasan biaya penggunaan rel (Track Access Charge/TAC).
Raden Agus menjelaskan, khusus untuk biaya IMPO sudah ada regulasi yang mengatur agar dibebankan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"PMN wajib lah karena itu kan dukungan dari pemerintah. Yang kedua, kalau aset pemerintah kita dikenakan namanya Track Access Charge. Nah kita minta ya ini diskip lah gitu kita kan, sedang berusaha untuk itu termasuk yang jarak jauhnya," ujar dia.
Baca Juga: Cara Buka Rekening BRI Online Lewat HP, Proses Cepat Cuma 10 Menit