TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menteri ESDM: Larangan Ekspor Timah Berlaku 2023

Larangan ekspor SDA mentah merupakan perintah Jokowi

Arifin Tasrif saat opening IMGS hari kedua pada Jumat (30/9/2022). (IDN Times/Tata Firza & Reynaldy)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan rencana larangan eskpor komoditas bakal mulai berlaku tahun depan atau 2023.

Keputusan itu disebut Arifin masih dalam tahap evaluasi. Larangan ekspor komoditas timah sendiri merupakan amanat dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin meningkatkan nilai tambah pada produk ekspor.

"Sedang dievaluasi, tahun 2023 mungkin ya (diterapkan). Sedang dalam proses," ucap Arifin ketika ditemui awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Menteri ESDM: Setiap Hari Rp1,2 Triliun Kita Bakar untuk BBM

Baca Juga: Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Korban Tragedi Kanjuruhan

1. Jokowi mau hasil bumi nusantara ditingkatkan nilai tambahnya

Presiden Jokowi beri sambutan di Pembukaan Rakornas BNPB (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Jokowi berkali-kali menyatakan akan menghentikan ekspor SDA mentah, termasuk ekspor dan tembaga. Dia tak ingin Indonesia berpuluh-puluh tahun hanya mengekspor komoditas mentah sumber daya alam.

Jokowi ingin hasil bumi Nusantara dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi, agar kontribusinya terhadap pendapatan ekspor negara meningkat.

"Jangan sampai kita berpuluh-puluh tahun hanya menjual bahan mentah saja, komoditas mentah saja, ini setop, tapi satu-satu, gak barengan, dan harus kita paksa," kata Jokowi saat memberi sambutan pada UOB Economic Outlook 2023 yang disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 29 September 2022 lalu.

2. Penyetopan ekspor nikel tunjukkan bukti positif

Presiden Jokowi resmikan Smelter Nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara pada Senin (27/12/2021). (dok. Biro Pers Kepresidenan)

Pemerintah sendiri telah menyetop ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah hanya mengizinkan ekspor nikel yang telah melalui proses hilirisasi, sehingga terjadi peningkatan nilai tambah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan kebijakan tersebut, terbukti meningkatkan penghasilan ekspor berkali-kali lipat.

"Nikel setiap tahun pada saat ekspor kita mentah, kira-kira 4 tahun yang lalu dan sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS. Artinya ekspor kita setahun hanya Rp15 triliun. Begitu kita hentikan, coba cek tahun 2021, 20,9 miliar dolar AS, meloncat dari 1,1 (dolar AS) ke 20,9 (dolar AS). Dari kira-kira Rp15 triliun melompat ke Rp360 triliun, baru nikel," tuturnya.

Baca Juga: Anies Turun Jabatan 16 Oktober, Siapa Pilihan Jokowi Isi Kursi DKI?

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya