TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sri Mulyani Janjikan Hati-hati dalam Pengelolaan Utang 

Rasio utang tahun depan 43,76-44,28 persen terhadap PDB

IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tetap akan mengelola utang secara hati-hati dan secara berkelanjutan pada 2022 mendatang. Hal itu dilakukan Sri Mulyani mengingat utang digunakan sebagai salah satu intrumen penting dalam kebijakan fiskal yang countercyclical.

Di sisi lain, pengelolaan utang secara hati-hati dan berkelanjutan diperlukan lantaran adanya proyeksi kenaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022 dibandingkan rasio utang 41,05 persen pada 2021.

"Untuk rasio utang kami targetkan 43,76 persen hingga 44,28 persen di tahun depan," kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Begini Strategi Sri Mulyani Jaga Inflasi 2-4 Persen Tahun Depan

1. Pemerintah bakal melakukan pendalaman pasar dalam negeri

Ilustrasi Utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Sri Mulyani menambahkan, selain pengelolaan utang secara hati-hati dan berkelanjutan, pemerintah juga berniat melakukan pendalaman pasar dalam negeri. Hal itu untuk membuat biaya dana alias cost of fund dari penerbitan utang bisa lebih kompetitif dan efisien.

"Pemerintah terus mendorong pembiayaan inovatif dengan pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang lebih masif," imbuh Sri Mulyani, pada saat Rapat Paripurna.

Baca Juga: Jokowi Beberkan SWF Dapat Suntikkan Dana Rp281 Triliun 

2. Sri Mulyani siap memperkuat peran pengelola dana abadi

IDN Times/Auriga Agustina

Strategi pengelolaan utang Sri Mulyani pada 2022 juga termasuk memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan juga Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu.

Dorongan penguatan peran tersebut diantaranya dilakukan terhadap PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), hingga Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN.

"Pemerintah juga mendorong penguatan peran SWF dan SMV, serta mendorong efektivitas peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk ikut berperan aktif dalam mengakselerasi pencapain target pembangunan," tutur dia.

Baca Juga: Menkeu: Surat Utang Indonesia Banyak Dibeli Ibu-ibu dan Millennial

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya