DPR Tolak Kenaikan BBM, Sri Mulyani: Subsidi Bisa Bengkak Jadi Rp698 T
Pemerintah ingin salurkan subsidi BBM tepat sasaran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (30/8/2022), sejumlah fraksi memberikan catatan dan keberatan terhadap wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diembuskan pemerintah sejak beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik yang digelontorkan pemerintah bisa membengkak hingga lebih dari Rp600 triliun sampai akhir tahun ini.
"Dengan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi terutama pertalite dan solar yang sangat besar melebihi kuota, maka jumlah subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan akan habis dan bahkan terlampau hingga mencapai sekitar Rp698 triliun hingga akhir tahun ini," ujar Sri Mulyani di hadapan anggota DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Sri Mulyani: Tambahan Bansos Tak Potong Anggaran Subsidi BBM
1. Pemerintah bertekad salurkan subsidi energi tepat sasaran
Dengan besarnya angka subsidi dan kompensasi energi tersebut, Sri Mulyani bertekad untuk menyalurkannya secara tepat sasaran.
Bendahara Negara itu mengakui, saat ini jumlah subsidi dan kompensasi yang begitu besar tersebut justru dinikmati oleh masyarakat mampu.
Data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga miskin dan tidak mampu, hanya menikmati lima persen dari subsidi solar dan 20 persen dari subsidi pertalite.
"Ini mengakibatkan kesenjangan yang semakin tinggi di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan yang justru membutuhkan bantuan lebih besar," beber Sri Mulyani.