Trump Resmi Larang Operasional TikTok dan WeChat di Amerika Serikat
Trump beri tenggat waktu 45 hari, TikTok harus dibeli AS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ancaman Presiden Donald J Trump, untuk menutup operasional aplikasi TikTok di Amerika Serikat bukan sekedar isapan jempol belaka. Stasiun berita BBC pada Jumat (7/8/2020) melaporkan hari ini Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menyasar tak hanya TikTok, tetapi juga aplikasi komunikasi WeChat.
Berdasarkan dua perintah eksekutif itu maka Trump mengultimatum perusahaan-perusahaan Negeri Paman Sam agar menghentikan bisnis mereka dengan TikTok dan WeChat dalam kurun waktu 45 hari ke depan. Kecuali, ada perusahaan AS yang bersedia membeli TikTok dan WeChat.
Perintah eksekutif itu dirilis oleh Trump tak lama setelah Microsoft memastikan akan membeli saham TikTok yang kini dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, Bytedance. Trump bahkan memberi tenggat waktu kepada Microsoft agar proses akuisisi itu dapat terwujud paling lambat 15 September 2020.
"Amerika Serikat harus mengambil tindakan agresif terhadap pemilik TikTok demi melindungi keamanan nasional kita," ungkap Trump yang dikutip dari BBC.
Ia melanjutkan Bytedance yang berbasis di Tiongkok memiliki kantor pusat di wilayah selatan California. Menurut Trump, TikTok berpotensi menjadi alat intelijen bagi Tiongkok untuk memata-matai AS.
Apa respons TikTok usai mengetahui perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump hari ini?
Baca Juga: Microsoft Dikabarkan Ingin Beli Seluruh Bisnis TikTok
1. TikTok mengancam akan menempuh langkah hukum terhadap Trump
Sementara, perusahaan pemilik TikTok, Bytedance, mengaku terkejut mendengar pemberitaan mengenai larangan operasional yang disampaikan oleh Presiden Trump. Mereka mengatakan akan melakukan berbagai upaya hukum yang tersedia agar supremasi hukum tetap ditegakkan. Sejak awal Bytedance menilai langkah Trump untuk melarang operasional aplikasi itu menyalahi aturan.
Dikutip dari stasiun berita BBC, Bytedance mengaku telah berusaha menjalin hubungan dan berkomunikasi secara baik-baik dengan Pemerintah AS selama hampir satu tahun. Mereka melakukan hal tersebut dengan niat baik.
"Justru yang kami hadapi pemerintahan ini tidak memperhatikan fakta, mendikte persyaratan di dalam kesepakatan tanpa melalui proses standar hukum. Selain itu, pemerintah terkesan memaksakan diri untuk ikut campur dalam negosiasi antara dua perusahaan swasta," demikian ujar perwakilan Bytedance.
Sejak awal, manajemen juga membantah pernyataan Trump yang menyebut TikTok memberikan data-data para penggunannya ke Pemerintah Tiongkok.
"Kami bahkan telah menyatakan keinginan kami untuk tetap menegosiasikan penjualan TikTok di AS ke sebuah perusahaan milik Amerika," kata mereka lagi.
Baca Juga: Meski Dilarang di Beberapa Negara, RI Tak akan Tutup Akses TikTok