5.000 Produk Impor Dibekukan LKPP
Pemda didorong meningkatkan belanja produk lokal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membekukan lebih dari 5.000 produk impor yang memiliki substitusi produk dalam negeri (PDN).
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, menyampaikan mandat Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5000 produk impor yang memiliki substitusi PDN.
“Kita punya kewajiban 40 persen APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-Koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD,” kata Anas, dikutip IDN Times dari siaran pers, Minggu (19/6/2022).
Baca Juga: Curhat Jokowi yang Jengkel karena BUMN Tetap Pakai Pipa Impor
1. LKPP kerja sama dengan pemerintah daerah genjot belanja produk dalam negeri
LKPP menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri dan UMK-Koperasi, termasuk melalui sistem Katalog Elektronik Lokal.
“APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. Insya Allah, saya yakin para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-Katalog Lokal maupun Toko Daring LKPP sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD,” ujar Anas dalam Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi.
Baca Juga: RI Masih Impor Tekstil, Luhut: Mematikan Industri Kita!