Curhat Jokowi yang Jengkel karena BUMN Tetap Pakai Pipa Impor
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali mengutarakan kekesalannya kepada sejumlah perusahaan BUMN. Ia jengkel lantaran masih ada perusahaan BUMN yang memilih menggunakan pipa impor ketika mengerjakan proyek.
Alasannya, spek pipa yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam negeri. Maka, terpaksa perusahaan BUMN gunakan pipa impor.
"Saya rasa sesulit apa sih membuat pipa. Eh, pas saya berkunjung ke pabrik pipa (di dalam negeri), semuanya malah ada. Bapak mau cari apa saja, ada. Ukuran apa saja, ada. Kualitas apa saja juga ada. Bahkan, saya dilaporkan kalau kualitas pipa yang kita miliki siap untuk diekspor," ungkap Jokowi ketika berbicara di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, (14/6/2022).
Menurut Jokowi, argumen tersebut tak lagi relevan. Sebab, justru sejumlah negeri seperti dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang mengimpor pipa dari Indonesia, tetapi Indonesia malah melakukan sebaliknya.
"Orang sana malah mau beli produk pipa kita. Ini kita malah mau beli impor," kata dia.
Saking jengkelnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan sampai menyebut perusahaan BUMN yang tetap melakukan pembelian pipa impor sangat bodoh. "Sekali lagi, kita ini orang yang pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," ujarnya lagi.
Lalu, apa instruksi dari Jokowi terkait banyaknya produk yang digunakan oleh perusahaan BUMN masih impor?
1. Jokowi minta prioritaskan pembelian produk dalam negeri, bukan impor
Saat memberikan sambutan pada pagi tadi, ia meminta agar semua pihak memprioritaskan untuk membeli produk buatan dalam negeri ketimbang impor. Ia kemudian memberikan sejumlah contoh produk buatan dalam negeri yang tak kalah bagus dengan impor.
Salah satunya, mesin jahit low speed. Produk mesin jahit impor dibanderol Rp13 juta. Sementara, buatan dalam negeri dikenakan biaya Rp12,8 juta.
"Apa sih bedanya? Yang jelas lebih murah. Udah tutup mata, beli (langsung) yang PDN (Produk Dalam Negeri). Gak ada alasan. Jangan juga dicari alasan karena satu (mesin jahit) berwarna merah yang satu putih. Saya senang warna putih. Beli yang putih," kata Jokowi.
Ia mencontohkan produk lainnya yakni nasal oksigen kanul. Itu adalah alat bantu pernafasan untuk mengalirkan oksigen.
"Saya cek, kalau yang impor harganya Rp8.300. Sementara, di dalam negeri harganya Rp6.900. Yang dibeli tetap yang impor. Alasannya, ada saja. Mulai dari kualitas sampai ke spek," tutur dia.
Ia mengaku paham betul soal spefikasi produk yang hendak dibeli harus disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh lain yang disampaikan oleh Jokowi yakni alat mekanik. Produk impor dihargai Rp22,9 juta. Sedangkan, di dalam negeri harganya mencapai Rp28 juta.
"Tetap, dalam kondisi ini, beli yang PDN. Jangan alasannya karena produk impor lebih murah lalu tetap impor, enggak. Meski terpaut sedikit, kita tetap beli produk buatan dalam negeri," ujarnya.
Jokowi menyebut dengan membeli produk buatan dalam negeri maka bisa berdampak ada nilai tambah bagi pemasukan negara dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan.
2. Jokowi minta BPKP agar awasi pembelian barang harus buatan dalam negeri
Di dalam pembukaan rakornas itu, Jokowi juga berpesan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pembelian barang harus diprioritaskan buatan dalam negeri. Sebab, dengan membeli produk buatan dalam negeri bisa ikut mengerek pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000, tetapi karena dapat pesanan dari pemda dan pemerintah pusat 10 ribu, maka mau tidak mau dia akan (mampu) ekspansi pabriknya dan memperluas industrinya. Artinya, pasti dia juga akan menambah tenaga kerja," kata Jokowi.
Ia pun yakin dengan cara demikian, maka sejumlah perusahaan di Tanah Air tak lagi butuh suntikan dana dari investor luar. Di dalam forum itu, Jokowi juga minta agar BPKP mencoret 842 produk dari daftar e-catalog. Sebab, menurut Jokowi ratusan produk yang semula ingin diimpor itu, sudah tersedia di dalam negeri.
"Coret 842 (produk) itu. Drop kalau memang sudah ada produknya di dalan negeri. Untuk apa masih dipasang di e-catalog. Ini lah tugasnya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
3. Jokowi ancam bakal sanksi instansi yang tak memenuhi target belanja produk dalam negeri
Di bagian akhir pidatonya, Jokowi mengancam akan ada sanksi bagi instansi, kementerian, lembaga hingga Pemda yang tak memenuhi target belanja produk di dalam negeri. Gerakan untuk membeli produk di dalam negeri sudah tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022.
Di dalam Inpres itu, tertulis setiap instansi harus merealisasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk menggunakan produk UMKM dan koperasi produk dalam negeri.
"Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan lima persen bagi kementerian/lembaga dan pemda yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor," demikian salah satu isi di dalam Inpres itu.
Lalu, di dalam produk dalam negeri juga ada TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) paling sedikit 25 persen. "Saya minta kepada BPKP untuk mengawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan," tutur Jokowi.
