TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

APBN Rp18 Triliun Dikucurkan Buat Bebaskan Lahan PSN di 2024

Untuk jalan tol hingga bendungan

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam media briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Jakarta, IDN Times - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menargetkan alokasi dana untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp18 triliun di 2024, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyampaikan pada 2023, pihaknya merealisasikan pendanaan lahan PSN sebesar Rp18,206 triliun, mengalami peningkatan sebesar 13,45 persen dibandingkan dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp16,407 triliun.

“Nah, di tahun 2024 ini, harapan kita setidak-tidaknya realisasinya sama dengan tahun 2023, yaitu Rp18 triliunan. Syukur-syukur bisa lebih,” kata dia dalam media briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

1. Termasuk untuk pengadaan lahan di IKN

Progres konstruksi infrastruktur dasar IKN. (dok. Kementerian PUPR)

Pada 2024, telah dipetakan sejumlah PSN dengan kebutuhan besar untuk pengadaan lahan. Dalam sektor non-jalan tol, melibatkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta pembangunan Bendungan Marga Tiga, Bendungan Cipanas, dan penyediaan sumber air baku melalui proyek Air Baku Karian.

Sementara itu, sektor jalan tol mencakup Tol Solo Yogyakarta Kulonprogo, Tol Yogyakarta Bawen, Tol Japek 2 Selatan, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), Tol Depok-Antasari, Tol Semarang-Demak, dan Tol Rengat-Pekanbaru.

Baca Juga: Menkeu Happy, Defisit APBN 2023 hanya Rp347,6 Triliun

2. Pemerintah keroyokan lakukan pengadaan tanah untuk PSN

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam media briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Basuki menegaskan, pembebasan lahan untuk proyek-proyek seperti jalan tol atau bendungan tidak hanya dilakukan oleh LMAN sendiri. Pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian ATR/BPN yang mengidentifikasi lokasi dan mengurus tanah, dan Kementerian PUPR sebagai pemilik proyek.

Kemudian, KJPP yang menilai nilai tanah, dan KPPIP yang berada di bawah Kemenko Perekonomian yang mengoordinir semua PSN.

“Jadi memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong secara besar-besaran. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan atau apapun kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak,” tambahnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya