Ekonomi Indonesia Tak Gelap di 2023? Ini Jaminan dari KSP
Indikator ekonomi Indonesia masih sehat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan perekonomian Indonesia masih berada di posisi yang relatif baik. Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono mengatakan, hal itu merujuk hasil laporan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait World Economic Outlook untuk 2022 dan 2023.
IMF menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,3 persen pada 2022, dan turun menjadi 5 persen pada 2023. Menurut Edy, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan negara ASEAN secara keseluruhan, yang diproyeksikan berada di angka 4,9 persen pada 2023.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022, menurut IMF juga diproyeksikan lebih baik dibandingkan beberapa negara anggota G20. Yaitu, Amerika Serikat dengan pertumbuhan 1,6 persen, Jerman 1,5 persen, Jepang 1,7 persen, Inggris 3,6 persen, Brasil 2,8 persen, dan Meksiko 2,1 persen.
"Mencermati laporan IMF, perekonomian Indonesia masih berada di level yang relatif baik. Bahkan IMF menyebut Indonesia akan menjadi titik terang saat perekonomian global gelap," kata Edy dikutip IDN Times dari keterangan tertulis, Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga: Perekonomian Indonesia Terancam Inflasi Tinggi hingga 2023
Baca Juga: Ada Badai Ekonomi Dunia, Airlangga Pede Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen
1. Pemerintah berupaya mencegah dampak inflasi ke masyarakat
Edy menegaskan, meski Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat, pemerintah dan otoritas terkait tidak terlena dan terus bersinergi untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menjaga perekonomian dari dampak risiko global.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU).
Selain itu, pemerintah juga meneruskan dukungan bantuan sosial yang sudah ada. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didukung konvergensi program bantuan sosial, serta pembenahan data penerima bantuan sosial.
"Kebijakan ini untuk menanggulangi dampak inflasi di Indonesia," sebut Edy.
Editor’s picks
Baca Juga: Perfoma Apik Ekonomi Digital RI Picu Stabilitas Ekonomi Domestik