Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meresmikan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di SMESCO Indonesia, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Pada kesempatan itu, Jokowi mengingatkan bahwa saat ini kondisi perekonomian dunia berada pada posisi yang tidak baik-baik saja. Sebab, ketidakpastian sangat tinggi. Meskipun pandemik COVID-19 sudah mereda, perekonomian dunia masih belum kembali normal.
"Kondisi akan lebih sulit dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang memantik krisis finansial, pangan, energi dan lainnya," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Kadin Indonesia.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Lagi Impor Produk yang Bisa Dibuat di Dalam Negeri
1. Jokowi minta pengusaha besar berkolaborasi dengan pengusaha kecil
Presiden Jokowi resmikan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas pada Senin (3/10/2022). (dok. Kadin Indonesia) Jokowi meminta tercipta berkolaborasi dan kekompakan oleh para pelaku usaha. Sebab, tantangan yang dihadapi tidak mudah dan cukup berat.
“Perlu adanya Indonesia incorporated agar perusahaan yang besar, menengah, kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa pemerintah sulit mendampingi UMKM atau petani. Menurutnya, yang bisa langsung mengawal adalah pihak swasta. Dia meyakini akan tercapai keberhasilan dengan adanya gerakan kemitraan seperti yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia.
Jokowi juga mengatakan kemitraan industri dengan UMKM akan berefek pada percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
2. Jokowi optimis ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh
Presiden Jokowi resmikan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas pada Senin (3/10/2022). (dok. Kadin Indonesia) Orang nomor satu di Indonesia ini juga meyakini, perekonomian nasional akan terus tumbuh di atas angka yang ditargetkan, itu bisa tercapai dengan kerja sama para pelaku usaha.
Dia meyakini bahwa Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang sedang melanda dunia saat ini.
"Kita percaya Indonesia mampu melewatinya. Ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II yang masih bisa tumbuh 5,4 persen," ujar Jokowi.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Selain itu, Jokowi juga menekankan untuk tidak mengimpor sesuatu yang bisa diproduksi di dalam negeri. Dia mencontohkan Indonesia sudah bisa menghasilkan aspal di Buton, tapi saat ini malah impor.
3. Pengusaha berkomitmen kolaborasi dengan UMKM
Presiden Jokowi resmikan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas pada Senin (3/10/2022). (dok. Kadin Indonesia) Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan kegiatan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas adalah inisiasi Kadin Indonesia dalam mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta, dari perusahaan besar hingga UMKM. Tujuannya untuk mengeratkan kolaborasi demi pertumbuhan UMKM.
“Inclusive closed loop ecosystem merupakan sebuah program kemitraan melekat yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia untuk UMKM hingga petani, yang merupakan sebuah kolaborasi dan kerja sama multi-stakeholder, seperti pemerintah, sektor swasta, UMKM, atau stakeholder lainnya, sehingga dapat membangun ekosistem kemitraan yang terbuka, adil, dan berkelanjutan untuk memajukan ekonomi kerakyatan Indonesia,” kata Arsjad.
Lanjut dia, tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun UMKM melalui pendampingan budidaya dan akses pasar, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Selain itu, Kadin Indonesia telah meluncurkan Wikiwirausaha sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM ke perusahaan besar secara digital sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan akan teknologi, pembiayaan, akses ekspor, dan lainnya.
Arsjad menambahkan, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, Kadin Indonesia bersama dengan beberapa kementerian menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk riil kolaborasi antara swasta dan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Baca Juga: Krisis Global, Kadin Dorong Indonesia Perkuat UMKM
