TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Minta Kurangi Impor, Luhut: Tahun Depan Maksimal 5 Persen

Penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan

Ilustrasi impor - (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa seluruh belanja impor tahun depan maksimal hanya 5 persen. Jadi, 95 persen sisanya untuk belanja produk dalam negeri (PDN).

Luhut menegaskan bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk mengurangi belanja impor. Hal itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5 persen, dengan seluruh 95 persen untuk belanja PDN, atau berkisar Rp1.002 triliun," kata Luhut dalam Rakor LKPP, Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Janji Luhut ke Jokowi dan Xi Jinping: Kereta Cepat Rampung Tahun Depan

1. Penggunaan produk dalam negeri bakal berkontribusi bagi ekonomi

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Luhut meyakini pengurangan impor dan meningkatkan belanja produk dalam negeri akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp400 triliun saja, dapat memberi dampak ekonomi sekitar 1,6 persen hingga 1,7 persen dengan serapan 2 juta tenaga kerja.

"Apalagi apabila seluruh Rp1.002 triliun untuk belanja PDN," ujarnya.

2. Perangkat pemerintahan berkomitmen belanja produk dalam negeri Rp994,46 triliun

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dijelaskan Luhut, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif.

Inpres tersebut tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Per November 2022, komitmen belanja produk dalam negeri oleh K/L/PD dan BUMN telah mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi mencapai angka Rp584,59 triliun. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri.

"Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp343,29 triliun dari target Rp400 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Bulog Ungkap Wacana Impor Beras 500 Ribu Ton 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya