Ketahuan, Ada Kementerian/Lembaga Lobi-lobi Demi Tunjangan Kinerja
Pemerintah lakukan reformasi birokrasi tematik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada kementerian/lembaga yang melobi agar penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansinya dinaikkan.
Kementerian dan lembaga yang tidak disebutkan identitasnya itu meminta nilainya dikatrol karena mengincar tunjangan kinerja (tukin). Hal itu dia laporkan langsung oleh Anas di hadapan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Selama ini kementerian/lembaga, Bapak Presiden, menghubungi kami kadang minta nilai RB-nya dinaikkan supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah kalau RB hanya dikaitkan dengan tunjangan kinerja, tidak dengan dampak maka target prioritas Presiden pasti tidak akan tercapai karena tujuannya hanya naik tukin, bukan dampak dari kinerja," dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 pada Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Isu Penghapusan Tenaga Honorer, Menteri Azwar Anas: Tidak Semuanya!
Baca Juga: Gara-Gara CPNS Ini, Bupati Kediri Bakal Panggil Kepala Dinas
1. Kementerian PANRB lakukan reformasi birokrasi secara tematik
Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memandang reformasi birokrasi tematik harus diperjelas.
"Ke depan ini reformasi birokrasi kita lebih tematik, lebih fokus. Selama ini kita sibuk mengurus di hilirnya," ujar Anas.
Jadi, tema ke depan yang akan dinilai oleh Kementerian PANRB adalah reformasi birokrasi tematik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-catalog, dan inflasi.
"Selama ini kadang pengukurannya masih dari administrasi. Tapi ke depan arahan Bapak Presiden minta dampaknya terukur," ujarnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Kejari Binjai Satu-satunya yang Dapat Predikat WBK dari Kemenpan-RB