Isu Penghapusan Tenaga Honorer, Menteri Azwar Anas: Tidak Semuanya!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah tak mungkin memberhentikan seluruh tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah.
“Kalau memberhentikan, rasanya tak mungkin kalau semuanya,” kata Azwar usai upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022).
Dia menuturkan, pemerintah saat ini memiliki 3 opsi yang sedang dikaji untuk menyelesaikan masalah honorer. “Sekarang kita punya opsi yang sedang dikaji oleh pemerintah,” tutur dia.
1. Pemerintah sedang melakukan pendataan
Ilustrasi guru honorer Indonesia (Dok/Instagram @pppk.indonesia)Pemerintah saat ini sedang melakukan proses pendataan di mana semua kepala daerah melalui Sekda diminta surat pertanggungjawaban mutlak terkait dengan nama-nama tenaga honorer.
“Nama-nama itu sesuai dengan ketentuan yang kita berikan,” terang dia.
Lalu opsi yang pemerintah miliki untuk mengurus honorer adalah dengan mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Dilema Honorer Palembang Pasca SK Penghapusan Honorer Resmi Keluar
2. Opsi memberhentikan seluruh honorer tak mungkin
Editor’s picks
Ilustrasi tenaga honorer melakukan aksi kebijakan penghapusan honor oleh MenPAN-RB. ANTARA FOTO/JojonAzwar mengatakan, memang ada opsi untuk memberhentikan seluruh honorer. Namun, opsi itu dirasa tidak mungkin.
“Karena kontribusi PPPK ini luar biasa di beberapa lini meskipun PPPK direkrut dengan memperhatikan berbagai ketentuan,” tambahnya.
Kemudian, opsi yang ketiga adalah mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas. Seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan daerah terpencil.
"Untuk tahun ini, yang 500 ribu tahun ini prioritasnya untuk pendidikan dan kesehatan, karena banyak guru-guru di luar pulau terutama di daerah-daerah terpencil itu tidak ada PPPK-nya, tidak ada ASN-nya. Begitu juga nakes dokter dan sebagainya," ujar dia.
Baca Juga: Curhat Guru Honorer di DPR: Pendapatan Minim, Tak Bisa Daftar PPPK
3. Masih dalam tahap pengkajian di DPR
ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaAdapun, untuk rekrutmen tenaga PPPK teknis lainnya masih dikaji pemerintah bersama dengan DPR. Begitu juga opsi yang akan dipilih oleh pemerintah terkait penyelesaian masalah PPPK tersebut.
“Ini kan sedang kita kaji dengan DPR dan Kemenkeu, tetapi sekarang ini prioritas kita. Pendidikan dan kesehatan prioritas tahun ini. Yang lain akan kita kaji dan diskusikan dengan DPR dan kami akan laporkan ke bapak presiden,” jelasnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
