Strategi PUPR Hadapi Kekurangan Dana Bangun Infrastruktur
Siapkan tiga strategi dorong alternatif pembiayaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan adanya kesenjangan pendanaan (funding gap) untuk mendanai pembangunan infrastruktur.
Funding gap mengacu pada perbedaan antara jumlah dana yang diperlukan untuk suatu proyek dengan jumlah dana yang saat ini tersedia. Kementerian PUPR telah mengkalkulasikan funding gap pada rentang 2020-2024.
"Dari 2020 hingga 2024, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp2.058 triliun. Dengan kapasitas APBN hanya sebesar Rp623 triliun, sehingga terdapat funding gap sebesar 70 persen yang perlu dipenuhi dengan memanfaatkan sumber pendanaan alternatif," kata Basuki dalam Creative Infrastructure Financing 2023 di Kementerian PUPR, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/12/2023).
1. Kementerian PUPR dorong tiga langkah alternatif pembiayaan infrastruktur
Untuk itu, Kementerian PUPR mendorong adanya sejumlah inovasi sebagai alternatif pembiayaan di tengah sejumlah isu pada pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
Basuki mengatakan, dalam pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, salah satu isu yang dihadapi antara lain APBN terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PUPR.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) berupaya menjawab tantangan alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut melalui inovasi 3 Bold Actions, sebagai terobosan untuk menutup funding gap infrastruktur.
Tiga langkah tersebut mencakup fast track atau percepatan KPBU, optimalisasi kepastian berinvestasi melalui inovasi dukungan dan penjaminan pemerintah, serta integrasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) pada proyek KPBU bidang PUPR.
Baca Juga: Tukin PNS PUPR Diusulkan Dibayar 100 Persen, Kapan Mulai Berlaku?