TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Transisi Energi Butuh Rp4.002 Triliun, Sri Mulyani Rayu Investor

Ragam insentif sudah dikeluarkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pidato pada Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN. (IDN Times/Trio Hamdani))

Bali, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebutuhan pendanaan untuk melakukan transisi energi mencapai Rp4.002 triliun hingga 2030. Pendanaan tersebut dibutuhkan untuk menjalankan komitmen dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

NDC merupakan komitmen setiap pihak terhadap Persetujuan Paris atau Paris Agreement yang merupakan kesepakatan global untuk menghadapi perubahan iklim.

"Menurut estimasi, total pendanaan iklim yang dibutuhkan untuk mencapai NDC adalah sebesar Rp4.002 triliun atau 281 miliar dolar AS hingga 2030," katanya saat pidato pada Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging a Net Zero ASEAN di Bali International Convention Centre, Kamis (30/3/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Wejangan Buat ASEAN Suntik Mati PLTU Batu Bara 

1. Dibutuhkan investasi sektor publik dan swasta

Ilustrasi investasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai NDC dibutuhkan investasi sektor publik dan swasta, selain menggunakan anggaran negara yang jumlahnya tentu terbatas.

"Anggaran pemerintah pusat, hingga 2021 adalah sebesar Rp313 triliun. Itu hanya delapan persen dari total kebutuhan investasi," sebutnya.

Oleh karenanya, para pemangku kepentingan harus merancang kebijakan dan kerangka regulasi yang tepat, serta menciptakan iklim investasi kondusif agar dapat menarik lebih banyak lagi partisipasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kami juga mengundang para filantropis untuk berpartisipasi dalam komitmen penting ini," tuturnya.

2. Pemerintah sudah keluarkan banyak insentif

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal dan inovasi pembiayaan agar dapat menjembatani keterbatasan dan menciptakan dana katalis untuk investasi proyek-proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.

"Insentif tersebut termasuk tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, dan bahkan pajak properti," ujar Sri Mulyani.

Indonesia menggunakan instrumen pembiayaan, seperti penerbitan green sukuk dan SDG Bonds di tingkat global dan domestik. Diharapkan dengan adanya obligasi SDG dan obligasi sukuk hijau ini dapat mengurangi 10,6 juta emisi Co2.

Baca Juga: Pejabat Kemlu AS Kunjungi Indonesia, Siap Bantu Transisi Energi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya