Awal Mula Muncul Tarif Minimal Pajak Hiburan yang Diprotes Pengusaha

2. Alasan tarif maksimal tetap 75 persen

Dalam pembahasannya, fraksi-fraksi di Komisi XI termasuk Partai Golkar, kata Putri, menginginkan batas maksimal tetap sebesar 75 persen dan saat itu belum ada usulan untuk menetapkan tarif minimal 40 persen. 

"Kami dari Fraksi Partai Golkar memandang agar tetap seperti ketentuan yang lama, yaitu paling tinggi maksimal 75 persen, tanpa ada batas minimal," tegasnya. 

Putri menjelaskan, usulan tersebut merupakan hasil rapat dengar pendapat Komis XI DPR dengan akademisi dan pakar dari berbagai universitas selama tujuh hari. Mereka menilai batas maksimal itu telah sesuai dengan kondisi sosial dan kultur beberapa daerah religius yang telah menerapkan tarif maksimal 75 persen, bukan 40 persen sebagaimana usulan pemerintah.

"Dari situ banyak yang mengusulkan tarif maksimalnya tetap 75 persen dari usulan pemerintah batasannya 40 persen dengan pertimbangan sosial dan kultur dari beberapa daerah yang religius," tutur Putri.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), kata Putri, menjelaskan bahwa PBJT untuk hiburan berpotensi menimbulkan kontroversi bagi daerah yang mengedepankan nilai religi. Perubahan tarif pajak untuk hiburan semestinya memperhatikan kondisi sosial dan kultur religius dari masing-masing daerah. 

"KPPOD yang kami undang di situ menyebut PBJT untuk hiburan ini berpotensi menimbulkan kontroversi bagi daerah yang mengedepankan nilai religius, jadi perubahan tarif pajak untuk hiburan ini semestinya memastikan kondisi sosio religius dari daerahnya masing-masing," ucap Putri.