Janji Politik Butuh Dana Jumbo, Anak Buah Sri Mulyani Kasih Tipsnya
Penerimaan pajak per 12 Desember Rp1.739,8 Triliun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mengatakan di tahun politik sudah lazim banyak tawaran program baru. Hal itu lantaran para calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) ingin memikat hati rakyat dengan memperbaiki, memperkuat, bahkan mengubah, dan apabila program itu dijalankan dampaknya akan menguntungkan masyarakat.
"Persoalannya, uangnya dari mana? Nah di titik ini rasanya kita perlu lebih serius memikirkan. Jelang debat Cawapres, saya ingin turut menghangatkan diskursus dengan membahas pajak," ucap juru bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo dalam keterangannya yang dikutip dari akun X pribadinya, yang dikutip Jumat (22/12/2023).
1. APBN jadi alat capai tujuan pembangunan
Dia mengatakan pajak merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kita bersama.
Terlebih saat ini, kondisi global tengah dihantui berbagai risiko mulai dari ketegangan geopolitik, dan tekanan domestik. Namun di sisi lain, APBN dituntut untuk dapat menyangga kehidupan sosial ekonomi.
"Keuangan negara tentu memiliki keterbatasan, maka kita bergotong royong melalui pajak. Pajak identik dengan kemandirian dan welas asih yang tidak mampu dibantu, yang mampu membayar, semakin mampu bayar lebih besar," ungkap Yustinus.
Dengan demikian, pajak merupakan alat kebijakan untuk mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, kinerja perpajakan tidak semata-mata dilihat dari tax ratio saja, tapi ada juga fasilitas atau insentif yang mesti diperhitungkan.