TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kemenkeu Guyur Rp330 Miliar ke 33 Daerah yang Berhasil Jaga Inflasi

Ada empat kriteria dapat insentif ini

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan menggelontorkan insentif fiskal senilai Rp330 miliar untuk 33 pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan alokasi tertinggi yang bisa diterima daerah mencapai Rp12,29 miliar dan paling rendah Rp8,98 miliar.

“Pemerintah memberikan insentif fiskal untuk tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah kepada pemda yang berhasil menahan stabilitas harga barang di daerah yang diberikan kepada 3 provinsi, 6 kota dan 24 kabupaten,” tutur Luky dalam agenda Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023, Senin (31/72023).

Baca Juga: Inflasi Juli Terkerek ke 0,21 Persen, Apa Saja Penyumbang Terbesarnya?

Baca Juga: Inflasi Juni Naik Jadi 0,14 Persen, Melandai secara Tahunan

1. Empat kriteria pemda yang dapat insentif fiskal

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Luky menjelaskan, setidaknya terdapat empat kriteria untuk menentukan daerah yang berhak menerima insentif. Pertama, pelaksanaan sembilan upaya dalam menindaklanjuti pengendalian inflasi pangan di daerah.

Kedua, kepatuhan penyerahan laporan kepada Kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi pangan kab/kota.

"Ketiga, peringkat inflasi itu sendiri, dan yang terakhir rasio realisasi belanja tagging inflasi terhadap total belanja daerah," jelasnya.

Melalui beberapa indikator penilaian tersebut, kemudian akan dihitung total kinerja daerah yang kemudian secara proposional dikalikan dengan total pagu alokasi per provinsi, kabupaten, dan kota.

2. Insentif fiskal harus digunakan untuk danai kebutuhan prioritas daerah

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia berharap insentif fiskal dapat mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi.

"Selain itu bisa juga untuk penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata dia.

3. APBN miliki peran penting kendalikan inflasi

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan instrumen APBN memiliki peran penting dalam menjaga rakyat dan perekonomian dari gempuran inflasi. Bahkan ia mengklaim, hanya pemerintah Indonesia yang memberikan insentif fiskal untuk pemerintah daerah.

"Karena inflasi yang rendah, kita bisa menstabilkan harga. Itu sangat berharga bagi masyarakat, mempengaruhi kesejahteraan, mempengaruhi pencapaian mereka untuk berbagai indikator pembangunan kesejahteraan seperti kualitas SDM kita, juga dari sisi meningkatkan kepastian ekonomi," ucapnya.

Ia menjelaskan akan membagikan insentif senilai Rp1 triliun di tahun 2023, melalui beberapa periode, untuk periode pertama ini akan diberikan Rp 330 miliar. "Yang paling penting harga stabil dan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari kemiskinan, stunting, kualitas SDM, tingkat pengangguran bisa menjadi lebih baik," jelasnya.

Baca Juga: Inflasi Tahunan Melandai 5 Bulan Berturut-turut

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya