TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menkeu Kucurkan Rp57,7 T untuk Subsidi BBM

Pemerintah kucurkan Rp9,6 triliun per bulan untuk BBM

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, telah membayar subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp57,7 triliun pada Semester I-2023.

"Kita membelanjakan subsidi dan kompensasi (BBM) Rp57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar Rp9,6 triliun untuk 7.169,4 ribu kilo liter," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023). 

Baca Juga: Pemerintah-Banggar Sepakati RUU APBN 2023, Defisit APBN 2,8 Persen

Baca Juga: PPATK Bakal Cegah Duit BUMN dan APBN Mengalir ke Peserta Pemilu

1. Subsidi dan kompensasi listrik dibayarkan Rp42,9 triliun

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, pemerintah juga sudah membelanjakan anggaran subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp42,9 triliun. Jika dihitung maka pemerintah mengeluarkan Rp7,1 triliun per bulan untuk membayar subsidi dan kompensasi listrik.

"Kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik, yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya listrik dari PLN. Realisasi itu dikeluarkan untuk 39,2 juta pelanggan," kata Menkeu.

Sedangkan untuk subsidi LPG 3 kg, Pemerintah telah menggelontorkan Rp32,5 triliun. Sehingga, Pemerintah mengeluarkan Rp5,4 triliun untuk membantu masyarakat agar bisa menggunakan LPG 3 kg setiap bulan.

"Dan subsidi di bidang perumahan sebesar Rp344,7 miliar, untuk 84,5 ribu unit rumah," kata dia.

Baca Juga: Perbaikan Jalan Akses Wisata Malang Selatan Telan Ratusan Miliar APBN

2. Subsidi energi tidak efektif kurangi kemiksinan dan ketimpangan

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Istimewa

Sebelumnya, laporan Bank Dunia (World Bank), yang bertajuk World Bank's Indonesia Poverty Assessment, menyebut program subsisi energi tidak efektif mengurangi kemiskinan serta ketimpangan. Hal ini karena program-program seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas, lebih banyak dinikmati kalangan mampu dibandingkan masyarakat miskin.

Bank Dunia menyebut program semacam itu justru membebani fiskal pemerintah. Padahal, implementasi bantuan subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran di lapangan. Subsidi hanya mengurangi kemiskinan sebesar 2,4 poin.

Oleh karena itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah, memberikan bantuan sosial, dibandingkan subsidi energi.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya