Wamen BUMN: Pembangunan Infrastruktur Bisa Pakai Pembiayaan Syariah
Bank syariah dinilai cocok danai pembangunan infrastruktur
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menilai seharusnya pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang dibiayai melalui skema syariah dibandingkan pembiayaan konvensional.
Menurutnya selama ini, pemerintah maupun BUMN sudah terbiasa menggunakan skema pembiayaan bank konvensional dengan pola pembayaran amortisasi standar dengan jangka waktu yang pendek.
"Sementara di bank syariah, pola pembayaran dan pola maturity (jatuh tempo) dari aset ini harus mengikuti kondisi yang riilnya. Oleh karena itu, aset-aset yang membutuhkan maturity dalam jangka panjang seperti jalan tol, properti, pembangkit listrik, sebenarnya sangat cocok untuk dibiayai dengan model syariah," ujarnya saat acara BSI Global Islamic Finance Summit 2023, Rabu (15/2/2023).
Baca Juga: BSI Siap Dukung Ekosistem Islam Senilai US$300 Miliar
Baca Juga: Jokowi Pamer Porsi Kepemilikan Asing di SBN Turun Drastis
1. Tantangan penerapan pembiayaan syariah untuk infrastruktur
Menurut Tiko ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum mendanai pembangunan infrastrukutur menggunakan skema syariah. Pertama perlunya memastikan asset liability management di bank syariah berjalan dengan baik.
Namun karena pemahaman pelaku industri BUMN di Indonesia masih belum mendalam terkait model pendanaan dari bank syariah, maka pendanaan syariah masih belum populer di proyek-proyek infrastruktur.
"Artinya harus ada kewajiban yang cocok atau match dengan asetnya dan juga memastikan bahwa secara prinsip syariah tetap terjaga,"tuturnya.
Baca Juga: Bahlil Ditawari Menkeu Hong Kong Pembiayaan Investasi Hijau