Wapres Ungkap Pengentasan Kemiskinan di Desa Kalah dari Kota
Optimalisasi dana desa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan perkotaan.
Untuk mengatasi hal ini, ia meminta pemerintah daerah memformulasikan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan.
"Artinya, perlu perhatian pada intervensi di wilayah pedesaan, antara lain melalui optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan," jelas Ma'ruf dalam acara Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 secara daring, Kamis (9/11/2023).
Baca Juga: Target Kemiskinan Esktrem Nol Persen Sisa Setahun, Bisakah Tercapai?
Baca Juga: Mahfud Jadi Cawapresnya, Ganjar: Kita Harus Dobrak Kemiskinan
1. Perlu formulasi kebijakan turunkan kemiskinan
Berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023, masih mencapai 9,36 persen. Padahal target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen.
"Untuk itu, perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," tegasnya.
Dengan begitu, Ma'ruf meminta anggaran 2024 dialihkan ke wilayah perdesaan. Ma'ruf meminta desa dengan jumlah rumah tangga kategori desil 1 dan 2 serta kantong kemiskinan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, diprioritaskan.
Baca Juga: Tangani Kemiskinan dan Stunting, Pemda Berlakukan Reformasi Kalurahan