TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home Business Economy

Anggota DPR Tolak Permintaan IMF soal Cabut Larangan Ekspor Nikel

DPR minta pemerintah tetap fokus hilirisasi

Ilustrasi pertambangan nikel. ANTARAFOTO/Jojojn
Verified
Vadhia Lidyana

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Intan Fauzi, menentang permintaan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) kepada Pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor bijih nikel. Menurutnya, larangan itu adalah hak Indonesia untuk melancarkan program hilirisasi, demi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

"Apa sih tujuan dari kebijakan hilirisasi itu? Kerangka besarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan itu, berbagai komoditas yang diekspor tidak lagi berupa bahan baku mentah, tetapi barang setengah jadi atau jadi," kata Intan dikutip dari keterangan resmi, Selasa (4/7/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani: Utang Indonesia ke IMF Sudah Lunas sejak Lama

1. Anggota DPR minta pemerintah tak terpengaruh permintaan IMF

Intan Fauzi, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN. (Dok. DPR RI).

Intan menyatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah sangat tegas dalam menetapkan kebijakan hilirisasi tersebut. Makanya, dia meminta jajaran Jokowi tak terpengaruh permintaan IMF.

"Dalam sidang kabinet kemarin, arahan Presiden sebenarnya sudah sangat jelas, tegas. Semua menterinya diingatkan jangan kehilangan fokus dengan kebijakan hilirisasi untuk sumber daya alam," ucap Intan.

2. Anggota DPR setuju dengan Bahlil yang tolak permintaan IMF

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. (dok. YouTube Sekretariat Presiden)

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menentang rekomendasi IMF untuk tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri dengan menyetop ekspor komoditas. Merespons sikap tersebut, menurut Intan, Bahlil sudah benar.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

"Kami dukung pemerintah, dalam hal ini Menteri Bahlil melakukan upaya semaksimal mungkin memperkuat argumennya. Pemerintah memberikan argumen objektifnya terhadap masalah tersebut," kata Intan.

Kebijakan di Indonesia, ditegaskan Intan, tak boleh diintervensi oleh lembaga atau institusi global. Indonesia sebagai negara harus memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terlebih Indonesia saat ini sedang fokus menciptakan energi baru terbarukan (EBT).

"Karena, kedaulatan negara kita tentang perdagangan khususnya dalam mengelola sumber daya alam, mutlak. Oleh karena itu, kami akan memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah soal kebijakan hilirisasi untuk semua sumber daya alam,” ujarnya.

Baca Juga: IMF Puji Pemulihan Ekonomi RI, Begini Respons Bank Indonesia

Topik:
dpr
ekspor nikel
nikel
Update me
Topik Populer:
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Nilai Kontrak BUMN Adhi Beton hingga Juni 2023 Capai Rp1,54 T

Prediksi: Pertumbuhan Ekonomi RI Semester I Capai 5,2 Persen

Hore, Penerimaan Pajak 2023 Bakal Lampaui Target

Pemerintah Target 10 Perusahaan UMKM IPO, Harus Inkubasi Dulu

Pertamax Kurang Laku, Pertashop Minta Ikut Jualan LPG 3 Kg

Sudah Dibuka! Buruan Daftar Uji Coba LRT Jabodebek

Minuman Teguk IPO, Investor Oversubscribe sampai 159 Kali!

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Terkait Hilirisasi Produk Pangan

Pemilik Pertashop Minta Pedagang BBM Eceran Ilegal Diberantas

Miris! Banyak Pertashop Rugi, Lebih Untung Dagang BBM Eceran

9 Dampak Buruk Sexless Marriage, Pernikahan Tanpa Hubungan Seksual

7 Camilan Sehat yang Aman Dikonsumsi Jelang Persalinan

8 Masalah Menyusui yang Sering Terjadi Pasca Persalinan

Lebih Sulit Perankan Manusia Daripada Hantu, ini Penjelasan Luna Maya

Fakta Asmara Kang Minhyuk, Pemeran Drakor 'Celebrity' yang Naik Daun

Jurusan DKV (Desain Komunikasi Visual): Info Kuliah dan Prospek Kerja