TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Bakal Terapkan PPKM Darurat, Pengusaha: Terlambat!

Pemerintah diminta fokus kejar vaksinasi COVID-19

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani. IDN Times/Hana Adi Perdana.

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali demi mengatasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini. Untuk pelaksanaannya akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.

Menanggapi keputusan itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah terlambat mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.

"Menyikapi PPKM itu, sebetulnya menurut pandangan kami kita terlambat di dalam mengantisipasi pandemik ini, khususnya vaksinasi," kata Hariyadi dalam acara Ngobrol Seru IDN Times, Rabu (30/6/2021).

Menurut Hariyadi, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah adalah vaksinasi COVID-19. Ia pun mendesak pemerintah mengalihkan fokus dari urusan lain ke vaksinasi.

"Menurut saya fokus kita tidak boleh bergeser dari mengurusi pandemik ini. Menurut saya semua sumber daya harus mengejar kepada vaksinasi ini, ini tidak bisa ditawar lagi. Jadi konsentrasinya, sudahlah yang lain nanti dulu lah. Kita bukannya tidak support infrastruktur, tapi ini yang paling penting," kata Hariyadi.

Baca Juga: Kasus COVID-19 Melonjak, Jokowi Putuskan Pemberlakuan PPKM Darurat

Baca Juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Wagub DKI Akui Perlu Ada Pengetatan

1. Opsi PPKM bukanlah solusi atas herd immunity

Ilustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Dia mengatakan, apabila pemerintah menginginkan herd immunity untuk menangani virus Corona, maka vaksinasi adalah jawabannya, bukan PPKM Darurat. Sebab, PPKM Darurat menurut dia tak bisa permanen mencegah penyebaran virus.

"Kita ini posisinya terlambat kalau menurut pandangan kami. Sehingga opsi-opsi PPKM dan sebagainya itu lebih sifatnya temporer, tetapi tidak menyentuh substansi masalah, yaitu mengejar herd immunity," ujar Hariyadi.

Menurut dia, memperketat operasional mal dan restoran seperti apa yang dilakukan setiap kali perpanjangan PPKM bukanlah solusi utama. "Yang menjadi korban mal dan restoran mulu," ujar Hariyadi.

Baca Juga: Anies: Aturan PPKM Darurat Sedang Digodok, Sudah Mau Finalisasi  

2. Pemerintah diminta mengejar vaksinasi seperti di AS-Eropa

Vaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Hariyadi menuturkan, negara-negara di Eropa dan juga Amerika Serikat (AS) sudah mulai menunjukkan pengendalian COVID-19 dengan baik. Hal itu bisa dilakukan karena proses vaksinasinya sangat masif. Dia pun meminta pemerintah mempercepat proses vaksinasi agar bisa mengikuti keberhasilan negara-negara tersebut.

"Kita melihat negara-negara seperti AS, Eropa itu mereka betul-betul sudah bisa keluar dari permasalahan pandemik ini," katanya.

Bahkan stadion tempat pelaksanaan Piala Eropa  yang masih berlangsung saat ini terlihat penuh. Bahkan penonton banyak yang tidak mengenakan masker dan hingga kini belum terdengar adanya klaster baru Piala Eropa.

Ini, kata dia, menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berhasil mengejar vaksinasi pada target herd immunity, 70 persen populasi. Bahkan di AS, dia menambahkan, vaksin mengalami surplus sampai akhirnya sebagian dikirim ke negara-negara lain.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya