Jokowi Bakal Terapkan PPKM Darurat, Pengusaha: Terlambat!
Pemerintah diminta fokus kejar vaksinasi COVID-19
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali demi mengatasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini. Untuk pelaksanaannya akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.
Menanggapi keputusan itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai, pemerintah terlambat mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.
"Menyikapi PPKM itu, sebetulnya menurut pandangan kami kita terlambat di dalam mengantisipasi pandemik ini, khususnya vaksinasi," kata Hariyadi dalam acara Ngobrol Seru IDN Times, Rabu (30/6/2021).
Menurut Hariyadi, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah adalah vaksinasi COVID-19. Ia pun mendesak pemerintah mengalihkan fokus dari urusan lain ke vaksinasi.
"Menurut saya fokus kita tidak boleh bergeser dari mengurusi pandemik ini. Menurut saya semua sumber daya harus mengejar kepada vaksinasi ini, ini tidak bisa ditawar lagi. Jadi konsentrasinya, sudahlah yang lain nanti dulu lah. Kita bukannya tidak support infrastruktur, tapi ini yang paling penting," kata Hariyadi.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Melonjak, Jokowi Putuskan Pemberlakuan PPKM Darurat
Baca Juga: PPKM Darurat Jawa-Bali, Wagub DKI Akui Perlu Ada Pengetatan
1. Opsi PPKM bukanlah solusi atas herd immunity
Dia mengatakan, apabila pemerintah menginginkan herd immunity untuk menangani virus Corona, maka vaksinasi adalah jawabannya, bukan PPKM Darurat. Sebab, PPKM Darurat menurut dia tak bisa permanen mencegah penyebaran virus.
"Kita ini posisinya terlambat kalau menurut pandangan kami. Sehingga opsi-opsi PPKM dan sebagainya itu lebih sifatnya temporer, tetapi tidak menyentuh substansi masalah, yaitu mengejar herd immunity," ujar Hariyadi.
Menurut dia, memperketat operasional mal dan restoran seperti apa yang dilakukan setiap kali perpanjangan PPKM bukanlah solusi utama. "Yang menjadi korban mal dan restoran mulu," ujar Hariyadi.
Baca Juga: Anies: Aturan PPKM Darurat Sedang Digodok, Sudah Mau Finalisasi