Ombudsman Usut Dugaan Kasus Mafia Impor Bawang Putih

2. DPR minta pemerintah keluarkan izin impor sesuai peraturan

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo dari Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah agar menjalankan kebijakan impor sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh mengistimewakan importir dalam urusan perizinan.

"Harus ada pemerataan terhadap mereka yang sudah mendapatkan izin impor, ya, diberikan lah," ujar Firman.

Firman meminta pemerintah dan aparat menindak tegas jika terjadi praktik kongkalingkong dalam izin impor bawang putih.

“Kalau memang ada kokalingkong, ya, harus ditindak lah karena tidak fair. Misalnya, importir yang sudah mengajukan izin tapi izinnya tidak dikeluarkan. Lalu, ada misalnya importir izin khusus dipersulit, maka yang importir khusus ini harus mengambil dari importir umum, ini tidak fair," ucap Firman.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Selasa, (6/6/2023), Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari Fraksi PDIP membeberkan, dari 163 izin RIPH yang dikeluarkan pada Februari, sampai hari ini yang baru dikeluarkan 35. Alasannya, karena importir yang ingin mendapatkan izin harus membayar per kilogram (kg) dari izin yang ingin dikeluarkan.

“Kalau kita total dalam 1 tahun ada 500 ribu impor bawang putih, maka ada Rp1,5 triliun uang yang dinikmati mafia impor bawang putih,” ucap Mufti Anam.