Sederet PR buat Pemerintah kalau Mau Perpanjang PPKM Darurat
Penyaluran bansos harus dipercepat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mengumumkan keputusan soal perpanjangan PPKM Darurat dalam waktu dekat. Jika PPKM Darurat diperpanjang, beberapa ekonom memberikan saran atau pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu, (17/7) kemarin mengatakan akan memberikan pengumuman resmi terkait perpanjangan PPKM Darurat dalam beberapa hari ke depan. Kebijakan itu awalnya berlaku 3-20 Juli.
"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap, apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan umumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers virtual Sabtu kemarin.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang? Luhut: Diumumkan 2-3 Hari Lagi
1. Penyaluran bansos harus dipercepat
Jika PPKM Darurat diperpanjang, pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dari program perlindungan sosial yang telah dinaikkan anggarannya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ekonom Senior, Fadhil Hasan mengatakan bansos tambahan untuk mendukung PPKM Darurat setidaknya harus tersalurkan di minggu ke-3 di bulan ini. Menurutnya, percepatan itu bisa membantu konsumsi masyarakat.
"Konsumsi ini kalau misalnya program bansos bisa diluncurkan pada minggu ke 3 itu mungkin ada sedikit membantu," kata Fadhil kepada IDN Times, Senin (19/7/2021).
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah juga harus menambah alokasi anggaran untuk bansos.
Adapun alokasi anggaran perlindungan sosial ditambah dari semula Rp153,86 triliun, menjadi Rp187,84 triliun untuk bansos tunai, tambahan penyaluran Kartu Sembako, bansos beras, diskon listrik, dan tambahan untuk Kartu Prakerja.
"Memang ada tambahan bansos, tapi menurut saya jumlahnya relatif kurang. Masyarakat ini sudah merasakan dampaknya karena kasusnya jauh lebih banyak, yang terkena dampak langsung jauh lebih banyak," tutur Tauhid.
Tak hanya itu, penyaluran bansos juga harus lebih tepat. Dengan adanya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menurut Tauhid seharusnya penyaluran bansos bisa lebih menyasar masyarakat kelas bawah.
Baca Juga: PPKM Darurat Belum Optimal, Luhut: Saya Minta Maaf
Baca Juga: Daftar Anggaran Bansos dan Insentif yang Disuntik Pemerintah